#DPRRI#FraksiPartaiNasDem#TaufikBasari#UUNarkotika

Komisi III DPR Bahas Rencana Revisi UU Narkotika

Komisi III DPR Bahas Rencana Revisi UU Narkotika
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari. Istimewa


Bandar Lampung (Lampost.co)-- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mengatakan saat ini tengah dilakukan pembahasan revisi UU Narkotika.

Informasi berupa hasil penelitian ahli maupun keterangan masyarakat akan menjadi bahan masukan revisi UU Narkotika.

"Revisi UU Narkotika ini diharapkan juga dapat mengubah paradigma kebijakan narkotika," katanya, Minggu, 3 Juli 2022.

Ia mengatakan selama ini menempatkan persoalan narkotika sebagai persoalan hukum dan penegakan hukum semata, padahal justru yang harus dikedepankan adalah penanganan kebijakan kesehatannya.

Baca Juga : Ganja Medis Dilegalkan Jika Banyak Dampak Positif

Hukum digunakan untuk pihak-pihak yang memanfaatkan narkotika untuk kejahatan, sementara pendekatan kesehatan digunkan untuk kemanfaatan dan kemanusiaan serta menyelamatkan anak bangsa yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika.

Dalam diskursus mengenai ganja untuk kebutuhan medis, masyarakat perlu mengetahui bahwa secara hukum dan berdasarkan UU Narkotika, sebenarnya narkotika merupakan obat. Namun karena terdapat efek samping jika tidak digunakan dengan standar pengobatan yang tepat maka dari itu diaturlah golongan-golongan narkotika.

Diketahui, golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Lalu, golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Kesahatan (Permenkes) yang menjadi lampiran UU, sejak dahulu hingga yang terakhir tahun 2021, ganja dan seluruh produk turunannya ditempatkan sebagai narkotika golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk riset dan tidak dapat untuk terapi kesehatan," kata wakil rakyat dari Dapil Lampung I ini.

Akibatnya, pasien seperti anak dari ibu santi yang menderita cerebal palsy tidak dapat menggunakan ganja untuk pengobatan, bahkan dalam kasus Fidelis Arie, yang memberikan ganja untuk pengobatan istrinya harus berakhir pada proses hukum.

Peristiwa yang dialami ibu Santi dan ibu Dwi Pertiwi yang memperjuangkan pengobatan anaknya serta Fidelis yang membantu pengobatan istrinya hingga harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah kemanusiaan yang harus dicarikan jalan keluarnya.

"Kita tidak boleh berpandangan konservatif dalam merumuskan kebijakan narkotika," kata Tobas sapaan Taufik Basari.

Jika terdapat penelitian yang menunjukkan turunan dari tanaman ganja dapat digunakan sebagai pengobatan maka harus memiliki pikiran terbuka untuk merumuskan perubahan kebijakan. Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan.

"Meskipun terjadi perdebatan namun penetapan ganja untuk kepentingan medis telah menjadi keputusan badan di PBB," tutupnya.

EDITOR

Dian Wahyu K


loading...



Komentar


Berita Terkait