#pilkada2024#pemilu2024

Raperda Anggaran Cadangan Pilkada 2024 Mulai Dirancang

Raperda Anggaran Cadangan Pilkada 2024 Mulai Dirancang
Ilustrasi pilkada diunduh Selasa, 21 Juni 2022. (Foto Istimewa)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi I DPRD Provinsi Lampung berencana membentuk rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran cadangan Pilkada 2024, yang akan berlangsung pada 27 November 2022. Karena itu, Komisi I mengundang KPU dan Bawaslu Lampung, agar membahas rencana tersebut, pada hearing yang digelar pada 21 Juni 2022.


Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan, pembentukan raperda tersebut berdasarkan arahan dari Kemendagri. Saat itu, Kemendagri menyebutkan raperda tersebut harus dibuat berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2019 dan Permendagri No.4 Tahun 2020.

"Landasan hukum menurut mendagri (pembuatan) raperda, alasannya untuk memudahkan penyelenggaraan mengantisipasi hal-hal yang tak dinginkan, sehingga pilkada nanti anggarannya siap," katanya.

Watoni melanjutkan saat ini rencana anggaran cadangan tersebut, sudah masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Komisi I segera melakukan percepatan, agar nantinya perda tersebut sudah sempurna, sehingga ada dialog nantinya dengan ketua DPRD dan masing-masing komisi, sudah siap untuk disahkan saat paripurna.

Selanjutnya, jika raperda tersebut disahkan, mekanisme dan strategi penganggaran dikembalikan ke Pemprov Lampung, yang terpenting dana cadangan Pilkada siap.

"Ada dua bentuk proses dana cadangan, apa langsung dikelola Oleh Pemda, atau cost sharing dengan kabupaten-kota, itu tadi dibicarakan," paparnya.

Terkait anggaran apakah bisa diusulkan secara bertahap di tiap APBD atau tidak, Watoni juga menekankan hal tersebut dikembalikan ke Pemprov Lampung dalam mengatur hal tersebut.

"Mereka (pemprov) nanti ada pembicaraan satu meja dulu, biasanya sama sekda, TAPD, Bapeda, Kesbangpol, BPKAD, biro hukum hingga KPU Bawaslu, urung rembuk nanti," ujar kader PDI P Lampung itu. 

Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami menyebut pertemuan tersebut guna membahas raperda dana cadangan Pilkada. Komisi I menurutnya diminta memberikan masukan atas recana tersebut.

"Pertama kami apresiasi perda, karena salah satu cara untuk memenuhi anggaran, dan ada permendagrinya, jika misalnya kebutuhan tidak mampu teralokasi di satu tahun anggaran, maka Pemda bisa melakukan dana cadangan, makanya  ada payung hukumnya di tingkat provinsi,"paparnya.

Erwan juga telah menyampaikan besaran usulan anggaran Pilgub 2024 yakni Rp618 miliar. Jika cost sharing bisa diberlakukan antarkabupaten/kota, maka kebutuhan Pilgub Lampung, hanya berkisar Rp313 miliar.

"Tapi belum bisa dipastikan, karena cost sharing domainnya kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota, kami sifatnya mengusulkan," katanya.

Baca juga: Anggaran Pilkada 2024 di Lampung Siap Dibahas

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriah memaparkan, kedatangan bawaslu dalam rangka rencana DPRD Lampung yang akan menyusun Raperda dana cadangan Pilgub 2024.

"Kami baru dengarkan usulan, terutama diundang oleh Komisi I soal Raperda," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu Lampung juga memaparkan usulan anggaran Pilgub Lampung yakni Rp241 miliar ke Komisi I DPRD Lampung,dan juga rencana usulan anggaran untuk Bawaslu tingkat kabupaten/kota.

"Nanti akan dibahas, dengan tim anggaran pemerintah daerah(TAPD)," katanya. 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait