#dprd#p3k#lamteng

Komisi IV Hearing dengan Ratusan P3K Lampung Tengah

Komisi IV Hearing dengan Ratusan P3K Lampung Tengah
Ratusan guru honorer P3K menggelar dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Lampung Tengah untuk membahas pungutan liar yang dilakukan oknum K3S, Selasa, 18 Oktober 2022. (Foto:Lampost/Tedjo Waluyo)


Gunung Sugih (Lampost.co)--Ratusan guru honorer masuk formasi P3K mendatanggi gedung DPRD Lampung Tengah guna mengikuti rapat dengar pendapat bersama komisi IV DPRD untuk membahas pungutan liar yang dilakukan oknum K3S Selasa, 18 Oktober 2022.

Hearing tersebut dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono didampinggi  anggoota Komisi IV Saleh Mukadam, I Kade Asian Nafiri, Rasid Efendi, Toni Sastra Jaya, Jauhari Subing, dan Meri Andani.
.
Di hadapan ratusan tenaga guru honorer, Ketua DPRD Sumarsono meminta para guru untuk melaporkan oknum yang terindikasi melakukan pungli terhadap calon P3K kepada Dewan melalaui surat maupun via whatsAap. Sebab tindakan tersebut sangat merugikan dan melanggar hukum, katanya.

"Selaku ketua DPRD saya meminta para guru yang hadir dalam rapat ini agar tidak takut melaporkan oknum yang melakukan pungutan pengangkatan P3K kepada kami di DPRD," kata Sumarsono.

Pihak Dewan akan berjuang  membantu para guru yang mengikuti P3K  agar tidak ada pungutan dari instansi maupun dinas dengan dalih yang tidak  jelas.

"Kami siap menghadapi siapapun, kami tidak takut untuk membela para guru yang ikut rekrutmen P3K," tegasnya.

Ketua Komisi IV Mukadam menjelaskan bahwa hari ini kita mengelar hearing bersama  tenaga guru honorer di 6 kecamatan wilayah Seputih timur terkait rektrutmen 1.433 formasi di Lampung Tengah yang mengajukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan  dipungut biaya oleh oknum Kelompok Kerja Kepala Sekolah  (K3S) beberapa waktu lalu.

"Komisi IV memanggil dua ratusan guru honorer di enam kecamatan wiayah timur terkait pengangkatan  P3K yang dipunggut biaya oleh oknum K3S," kata Mukadam.

Sesuai prinsip undang-undang pengangkatan P3K secara transparan, obyektif, bebas KKN, dan tidak dipungut biaya. Dari informasi pelapor yang kita lindunggi dan dijaga kerahasiannya, sebagian punggutan sudah dikembalikan oleh oknum K3S.

Selanjutnya Komisi IV akan memanggil P3K wilayah tengah dan barat untuk memastikan indikasi pungli. "Apabila ditemukan, maka DPRD akan merekomendasikan ke penegak hukum biar diproses sesuai prosedur," ujarnya.

Masnun, salah satu guru honorer yang mengaku telah mengabdi puluhan tahun dan mendidikasikan hidup untuk mencerdaskan anak bangsa, sudah memperjuangkan mengurus menjadi P3K bersama rekan seprofesinya sampai ke pusat, namun nasib belum berpihak kepada mereka.

Ia mengaku kecewa terhadap pemerintah pusat, sebab nasib para guru tidak diperdulikan dan terkesan diabaikan. Ditambah oknum yang meminta biaya untuk pengangatan P3K terhadap para guru yang terkesan memberatkan dan merugikan.*

EDITOR

Sri Agustina


loading...



Komentar


Berita Terkait