#tajuklampungpost#pilkada2020#pilkada-serentak

Kode Keras Penyelenggara Pemilu

( kata)
Kode Keras Penyelenggara Pemilu
Ilustrasi Google Images

KEPERCAYAAN publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dicoreng akibat ulah komisioner yang melakukan pelanggaran kode etik. Padahal lembaga itu menjadi satu-satunya pihak yang hingga kini diberikan wewenang menjalankan pesta rakyat memilih wakilnya yang amanah.

Rabu (18/3), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memecat satu komisioner KPU Pusat Evi Novida Ginting serta memberikan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU lain, yakni Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Viryan Azis, dan Hasyim Asy’ari.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU yang menjalankan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasar pada Pancasila dan UUD 1945.

Namun, dalam realisasinya anggota komisioner KPU Evi Novida yang seharusnya dapat bekerja secara integritas dan menjaga muruah KPU malah melakukan perubahan hasil pemilihan umum (pemilu). DKPP menyebut Evi Novida terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Barat 6.

Evi menjabat sebagai wakil koordinator wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat menyalahgunakan tanggung jawab mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait penetapan dan pendokumentasian hasil pemilu.

Seharusnya Evi memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpatuhan hukum dan ketidakadilan penetapan hasil pemilu, mengingat jabatannya sebagai koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu. KPU dinilai mengesampingkan produk hukumnya sendiri, secara parsial tanpa memotret secara utuh rangkaian peristiwa perubahan perolehan suara.

Persoalan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, penetapan perolehan suara, penetapan kursi, penetapan calon terpilih, menindaklanjuti putusan baik pelanggaran administrasi, sengketa proses dan PHPU menjadi tanggung jawab Divisi Teknis. Secara fungsional pembagian divisi dimaksudkan mendukung pelaksanaan tugas KPU yang cakupan wilayah kerjanya sangat luas sehingga koordinator divisi bertindak sebagai leading sector memberikan feeding dalam proses pengambilan keputusan di forum rapat pleno KPU.

Sanksi etik dari DKPP itu merupakan kategori pelanggaran kode etik berat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rangkaian sanksi etik berat itu harus menjadi pelajaran berharga bagi anggota komisioner lainnya untuk bekerja lebih profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu.

Pemecatan anggota komisioner itu menjadi momentum masyarakat mengawal kasus ini agar ke depan penyelenggara pemilu perlu dijaga integritas dan netralitasnya. Ini juga menjadi kode keras komisioner di Lampung yang dalam waktu dekat akan menggelar pemilihan kepala daerah di delapan kabupaten/kota secara serentak.

Dalam penyelenggaraan pilkada serentak di delapan kabupaten/kota mendatang menjadi tantangan komisioner KPU di Lampung. Mereka harus bisa menjaga integritas KPU, sehingga tak ada lagi intervensi dari pihak yang menginginkan penyelenggaraan pemilu yang curang. 

EDITOR

Bambang Pamungkas

loading...

Berita Terkait

Komentar