#klhk

KLHK Ajak Pemda Kelola Sampah Secara Profesional dan Modern 

KLHK Ajak Pemda Kelola Sampah Secara Profesional dan Modern 
Tangkapan layar Direktur Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 Kementerian LHK Novrizal Tahar saat diskusi memperingati Hari Lingkungan Hidup yang digelar Lampung Post, Pemkot Metro, dan CCEP Indonesia di aula Bumi Perkemahan Sumbersari. Dok Lampost


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Visi dan komitmen besar dalam pengelolaan sampah terus diusung Pemerintah Indonesia. Pertama, melalui Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah harus dilakukan 100 persen, yaitu pengurangan timbunan sampah hingga 30% dan 70% penanganannya. Kedua, melalui Perpres 83 Tahun 2018 bahwa pada 2025 Indonesia harus bisa mengurangi 70 persen sampah plastik laut. 


Terkait pengelolaan sampah tersebut, Direktur Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar mengatakan dua hal mendasar. Pertama, berkaitan dengan struktur dan kelembagaan. Penanganan sampah menjadi urusan otonomi daerah yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dinyatakan menjadi urusan wajib nonpelayanan dasar. 

"Banyak pemerintah daerah yang masih sangat minim mengalokasikan upaya pengelolaan sampah di daerah karena pengelolaan sampah masih termasuk nonpelayanan dasar," kata dia melalui sambungan Zoom dalam diskusi lingkungan memperingati Hari Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Lampung Post, Pemkot Metro, dan Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia di aula Bumi Perkemahan Sumbersari, Metro, Selasa, 7 Juni 2022. 

Menurut Novrizal, pengelolaan sampah harus dilakukan secara profesional dan modern karena memang tidak bisa dilakukan sambil lalu. Saat ini urusan sampah bisa menjadi urusan pelayanan dasar karena menyangkut kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemerintah daerah minimal dapat mengalokasikan 2%-3% APBD-nya untuk pengelolaan sampah. 

"Dengan itu baru bisa kami mendapatkan pengolahan sampah yang baik dan benar," ujarnya.

Kedua, persoalan kelembagaan. Sampai saat ini masih banyak pemerintah daerah yang merangkap sebagai regulator dan juga operator penanganan sampah. Tugas ini perlu dipisahkan supaya pengelolaan sampah menjadi profesional dan lebih modern. 

"Jadi, ada upaya-upaya untuk mendorong kelembagaan pengelolaan sampah dilakukan melalui BLUD, supaya lebih profesional, sebagai operatornya perlu didorong," kata dia.


Pemerintah Indonesia juga memiliki visi menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sampah. Tahun 2030 Indonesia wajib menurunkan emisi gas rumah kacanya dalam bentuk NDC (Nationally Determined Contribution) sebesar 29% atau 41% jika mendapat dukungan dari negara atau pihak lain. Dari NDC tersebut ada lima sektor yang harus kita turunkan, salah satunya sektor sampah atau sektor limbah. 

Direktur Pengelolaan Sampah menjelaskan pengelolaan sampah hampir di seluruh Indonesia dengan sanitary landfill atau TPA. Operasional TPA secara open dumping dan control landfill berpotensi besar mengemisikan gas rumah kaca dalam bentuk gas metan. Gas metan memiliki faktor eksternal rumah kaca hingga 21--26 kali daripada CO2 biasa.

"Jadi, kalau TPA dioperasikan open dumping itu jauh lebih besar emisi gas rumah kacanya dibanding PLTU. Oleh sebab itu, kami harus mendorong kalau semakin banyak TPA yang dioperasikan open dumping akan menambah emisi gas rumah kaca, sementara kami pada 2030 harus menurunkan emisi gas rumah kaca 29%. Inilah menjadi tantangan kami ke depan, bagaimana pada 2030 semua daerah tidak lagi mengoperasikan TPA secara open dumping. Sehingga tidak ada emisi gas rumah kaca dalam bentuk gas metan," ujar Novrizal. 

Diskusi lingkungan yang digelar secara hybrid tersebut menghadirkan narasumber Wali Kota Metro Wahdi Siradjudin, Director PACS CCEP Indonesia Lucia Karina, Ketua CSR Forum Lampung Saptarini, Anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar, Kepala LPMP Itera Acep Purqon, dan Asrian Hendi Caya sebagai moderator. Diskusi juga diikuti pengurus PKK Kota Metro, para camat dan lurah setempat, pengelola bank sampah, dan anggota pramuka. 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait