#KLA#lampung#nuansa

KLA oh KLA

KLA oh KLA
Dok Kla.id


TUJUH daerah berhasil lolos verifikasi admistrasi penilaian kabupaten/kota layak anak atau KLA tahun 2019. Daerah tersebut adalah Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pringsewu, dan Way Kanan. Kepastian tujuh daerah itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim saat membuka verifikasi lapangan dalam rangka evaluasi KLA di Ruang Abung Balai Keratun, pekan lalu. 

Jika seluruh kabupaten/kota di Lampung sudah KLA, target Pemprov menjadi provinsi layak anak atau provila tahun 2020 dapat tercapai. Menjadi provinsi yang ramah anak menjadi target Pemprov dan masuk dalam program kerja pemerintahan yang baru.

Pengumuman kabupaten/kota yang lolos verifikasi tersebut berselang pekan dengan peringatan Hari Anak Nasional, 23 Juli. Namun, capaian itu hanya sebatas penilaian di atas kertas. Tentu bisa berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Predikat KLA tidak menjamin daerah nol angka kekerasan. 

Faktanya, di beberapa daerah terus terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik dan seksual terjadi tidak hanya di ruang publik, tetapi di dalam tempat-tempat privat. Bahkan, Wagub mengakui di beberapa daerah yang masuk verifikasi masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan pelakunya adalah keluarga dekat.

Di Pringsewu, misalnya, pada Februari lalu mencuat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan pelakunya adalah ayah, kakak, dan adik korban. Pada bulan ini, di kabupaten yang sama, ada kekerasan terhadap dua anak di bawah umur yang dilakukan ayah kandung. Dua kasus besar ini seharusnya menjadi catatan merah bagi Pringsewu.

Bandar Lampung dan Lampung Timur juga menjadi dua daerah yang kerap muncul kasus kekerasan seksual. Sebagian besar pelaku adalah orang dekat korban, masih keluarga. Tahun ini, tercatat lima kasus inses yang tersebar di Bandar Lampung, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Barat, dan Tulangbawang Barat.

Kepala daerah jangan berbangga hanya dengan pencapaian kota/kabupaten layak anak. Pasalnya, ini bukanlah prestasi jika fakta di lapangan masih menemukan kasus-kasus kekerasan. Harusnya malu jika menerima piagam penghargaan KLA, tetapi ternyata ada anak-anak yang masih merasa ketakutan dan tersakiti akibat lingkungan keluarga yang menjadi bagian dari kekerasan. 

Studi UNICEF (2015) melaporkan 26% anak diketahui pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah. Sementara itu, 62% kekerasan terhadap anak dilaporkan terjadi di lingkungan terdekat keluarga dan lingkungan sekolah, baru selebihnya sebanyak 38% terjadi di ruang publik.

KLA harusnya bukan menjadi tujuan. Pencapaian ini dengan sendirinya diraih jika pemda sukses menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Pemerintah daerah, terutama pejabat terkait, harus bekerja keras melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan. Kalaupun masih terjadi, pulangkan saja itu piagam KLA. Sungguh terlalu menghadirkan pencitraan dengan KLA, tetapi kasus makin meningkat. 

 

EDITOR

Padli Ramdan, Wartawan Lampung Post 

loading...




Komentar


Berita Terkait