#rerie#covid-19

Kinerja DPR Didorong Meningkat di Tengah Terkendalinya Penyebaran Covid-19

Kinerja DPR Didorong Meningkat di Tengah Terkendalinya Penyebaran Covid-19
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Istimewa


Jakarta (Lampost.co) -- Penyebaran covid-19 pada awal 2022 relatif terkendali. Kondisi itu dinilai harus menjadi pendorong meningkatnya kinerja anggota DPR dengan menuntaskan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). 

"Tahun ini kinerja legislasi diharapkan meningkat signifikan setelah Covid-19 relatif terkendali," kata Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 9 Januari 2022.

Catatan DPP Partai NasDem bidang hubungan legislatif menyebutkan pada 2015 hanya tiga RUU yang disahkan menjadi undang-undang, lalu 10 RUU pada 2016, enam RUU pada 2017, lima RUU pada 2018, 14 RUU pada 2019 dan tiga RUU pada 2020. 

Sedangkan pada 2021 DPR hanya mengesahkan 8 RUU dari 33 RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas.

Lestari sangat berharap, RUU yang disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya segera dituntaskan menjadi undang-undang. 

Demikian juga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, dengan deretan RUU yang disepakati masuk program legislasi nasional (Prolegnas) juga harus konsisten menjadi prioritas untuk diproses menjadi undang-undang. 

Sebab, sejatinya menyepakati sejumlah RUU masuk prolegnas sebagai prioritas harus didasarkan pada tujuan bernegara yang secara filosofis tegas dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, yang terjadi adalah masih banyaknya RUU yang memiliki relasi kuat dengan upaya pemenuhan hak konstitusional rakyat justru tidak segera ditetapkan sebagai undang-undang. 

Misalnya, RUU tindak pidana kekerasan seksual, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, RUU masyarakat hukum adat dengan alasan persoalan teknis harmonisasi malah terabaikan.

Dia berharap di masa sidang 2022 ini para legislator mampu melakukan perencanaan dengan baik sehingga proses legislasi di DPR mampu menjawab setiap kebutuhan masyarakat, lewat hadirnya undang-undang yang melindungi hak setiap warga negara. 

Kepekaan membaca dinamika yang terjadi di masyarakat, sangat penting dimiliki para wakil rakyat agar yang dihasilkan DPR berdampak positif untuk masyarakat luas.

"Selain itu, wakil rakyat juga selalu mengedepankan kepentingan bangsa dalam setiap melaksanakan tugasnya agar berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini bisa segera diatasi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

 

 

 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait