#pringsewu#beritalampung

Kinerja Bupati Pringsewu selama 2020 Dinilai Kurang Maksimal

Kinerja Bupati Pringsewu selama 2020 Dinilai Kurang Maksimal
Sidang paripurna rekomendasi pansus LKPJ, Selasa 4 Mei 2021. Ist


Pringsewu (Lampost.co) -- Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Pringsewu tahun 2020, menilai kinerja pemerintah kabupaten kurang maksimal dan banyak catatan.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara LKPJ Bupati 2020, Iin Irawan, dalam sidang paripurna rekomendasi pansus LKPJ, Selasa 4 Mei 2021.

Sidang tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Pringsewu Suherman didampingi Wakil Ketua Mastuah. Turut hadir dalam paripurna tersebut Wakil Bupati Fauzi, dan jajarannya.

Iin Irawan mengatakan terdapat banyak catatan strategis dalam LKPJ Bupati pada 2020. Hal itu mulai dari kelengkapan dan kelayakan dokumen LKPJ dalam penyajian data per kegiatan yang terdapat kelemahan. Hal itu pun menyebabkan kurang memadainya dokumen LKPJ. 

Akibatnya, dokumen LKPJ tidak mampu menggambarkan keseluruhan laporan pertanggungjawaban kinerja Pemkab pada 2020. 

Bahkan, LKPJ itu juga tidak memuat secara lengkap laporan capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian pada setiap urusan pemerintahan. 

Persoalan itu dapat dilihat dari hampir seluruh perangkat daerah yang tidak melaporkan capaian pelaksanaan program dan kegiatannya.

Begitu pula kebijakan strategis yang ditetapkan kepala daerah tidak dijelaskan progres pelaksanaannya. Padahal Kebijakan strategis memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan membawa konsekuensi pembebanan terhadap APBD Pringsewu. 

Atas catatan tersebut, lanjut dia, DPRD kesulitan mendapatkan gambaran secara jelas dan komprehensif tentang berbagai kebijakan yang diimplementasikan, hasil dan capaiannya. "Seharusnya, dokumen LKPJ memuat informasi penyelenggaraan pemerintahan yang lengkap dengan data-data yang riil dan layak dipercaya," ujarnya.

Sementara itu, realisasi pendapatan daerah 2020 mengalami penurunan sebesar 1,71% atau Rp20.601 miliar. Hal itu sebagai dampak penurunan pendapatan transfer dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) akibat kebijakan realokasi anggaran terkait penanganan Covid-19.

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait