#perikanan#budidaya

Keterbatasan Sarana bikin Petambak Ikan di Lampura Merugi

Keterbatasan Sarana bikin Petambak Ikan di Lampura Merugi
Salah satu tambak ikan air tawar di Desa Muara Dua, Kecamatan Abung Tinggi. Lampost.co/Fajar Nofitra


Kotabmumi (Lampost) -- Petani tambak atau budi daya ikan air tawar di Desa Muara Dua, Kecamatan Abung Tinggi mengharapkan perhatian dan bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) terkait program pemberdayaan ekonomi yang masih terbilang minim.

Menurut mereka, geliat ekonomi budi daya air tawar yang masih terkendala oleh insfrastruktur dan sarana-prasarana pendukung. Petani kolam merasa harus menghela napas panjang karena hambatan-hambatan tersebut dianggap jadi penghambat utama proses produksi.

Keterbatasan tersebut mencakup peralatan penunjang pengukur kadar keasaman (PH), pengadaan oksigen, hingga peralatan berat eksavator. Para petani berharap ada perhatian pemerintah, apalagi sektor prikanan dinilai cukup berkembang.

"Pemandangan indah di sini menyediakan kuliner olahan ikan yang langsung diambil dari kolam. Bisa dipancing juga, bukan hanya masyarakat, tetapi juga dari rombongan instansi disini, "ujar salah seorang pengunjung, Maya, Jumat, 11 September 2021.

Baca: Nilai Ekspor Perikanan Lampung Capai Rp1,03 Triliun

 

Pengelola sekaligus Ketua Kelompok Budi Daya Perikanan (Pokdakan) Nila Jaya, Desa Muara Dua, Sarifudin mengungkapkan, potensi tersebut bisa lebih ditingkatkan jika para pembudi daya perikanan sudah bisa menanggulangi kendala-kendala dan keterbatasan yang mereka hadapi.

"Belum lama ini ada kejadian yang sampai menimbulkan kerugian. Satu ton ikan mati karena tidak tahu mengukur kadar keasaman dan airator pembuat oksigen," tambahnya.

Dia berharap, hal itu bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Kalau dilihat langsung ke lapangan maka kendala-kendala itu tampak nyata," katanya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Lampura, Lekok mengaku akan memerintahkan setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mulai Kepala Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, dan Dinas Perikanan untuk meninjau langsung ke lapangan. 

"Saya sudah pernah turun, bahkan sampai ke Tanjungraja dan Abung Tengah. Saya printahkan OPD terkait untuk turun langsung untuk membina masyarakat dan menyerap aspirasinya," tegas Lekok. 

Menurutnya, kendala-kendala yang dialami pembudi daya tersebut telah menjadi perhatian pemerintah.

"Jangan salahkan keadaan keuangan, karena di tempat lain juga mengalami hal serupa akibat pendemi," kata dia. 

Kepala Bappeda Lampura, Andi Wijaya mengaku bahaw anggaran di provinsi maupun pusat cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Sehingga dibutuhkan perencanaan maupun dukungan data untuk menyambut program tersebut.

"Insyallah pekan depan kami ke lapangan sesuai arahan pimpinan karena semua butuh data yang konkret," ujar dia. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait