#politik#perempuan

Kesetaraan di Bidang Politik Peluang Perempuan untuk Warnai Kebijakan

Kesetaraan di Bidang Politik Peluang Perempuan untuk Warnai Kebijakan
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Keterwakilan perempuan di bidang politik bukan semata untuk memenuhi kesetaraan. Namun, lebih dapat mewarnai kebijakan yang dihasilkan dari proses politik.

"Buku berjudul Jalan Terjal Perempuan Politik ini dilahirkan para perempuan dari berbagai partai politik agar perempuan di Indonesia dapat terinspirasi berperan aktif di bidang politik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat diskusi daring yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bekerjasama Dialektika Spesial Peluncuran dan Bedah Buku berjudul Jalan Terjal Perempuan Politik, Rabu 3 Februari 2021.

Diskusi yang dimoderatori Emir Chairullah, Jurnalis Media Indonesia itu dihadiri Dwi Septiawati Djapar (Ketua Umum DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia/KPPI), Lena Maryana Mukti (Politikus Partai Persatuan Pembangunan /PPP), Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem) dan Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta) sebagai narasumber.

Hadir sebagai penanggap pada diskusi itu Yunarto Wijaya (Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia) dan Usman Kansong (Ketua Dewan Redaksi Media Group).

Menurut Lestari, para perempuan harus terus meningkatkan semangat untuk berjuang mewujudkan kesetaraan di bidang politik, agar para perempuan dapat ikut menghasilkan kebijakan yang dihasilkan lewat proses politik.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, buku yang berisi sejumlah opini para politisi perempuan membuka mata masyarakat mengenai kondisi dan potensi yang bisa diraih perempuan di bidang politik.

Buku itu juga menjadi langkah kecil untuk menciptakan langkah besar dalam mewujudkan kesetaraan di bidang politik.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mengakui keterpilihannya sebagai bupati mampu menghasilkan sejumlah program di sektor pendidikan dan kesehatan yang sangat bermanfaat bagi warga Purwakarta, Jawa Barat.

Program sektor pendidikan di Purwakarta, menurut Anne, memasukkan muatan lokal sebagai bagian dari bahan ajar di sejumlah tingkatan pendidikan. Selain itu, kabupaten Purwakarta juga mampu memberikan layanan kesehatan secara gratis.

Ketua Umum DPP KPPI, Dwi Septiawati Djapar, mengakui saat ini memang di sejumlah bidang ada keterlibatan perempuan di dalamnya. Namun, bila dipresentasikan jumlah keterlibatan perempuan di berbagai bidang lebih sedikit dari pada laki-laki. Padahal, jumlah perempuan lebih besar dari 50% populasi yang ada di negeri ini.

Dengan kondisi tersebut, Dwi menyayangkan jika perempuan belum memiliki representasi yang siginifikan dalam pengambilan keputusan di bidang politik. Kondisi inilah yang menjadi alasan keterwakilan perempuan di bidang politik dan jabatan publik harus terus diperjuangkan.

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait