#UBL#BANDARLAMPUNG#HUKUM

Keringanan SPP dari UBL Tidak Merata 

Keringanan SPP dari UBL Tidak Merata 
Dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co)-- Reno Fahlevi, perwakilan dari Keluarga Besar Mahasiswa UBL membenarkan adanya pelaporan tersebut.

"Ya, kami dilaporkan dan kami konsultasi ke LBH Bandar Lampung. LBH bakal mendampingi Kamis(25/2/2021) atau Jumat(26/2/2021)," katanya.

Menurutnya, keluarga besar mahasiswa (KBM) Unila rombongan Reno, meminta agar ada keringanan SPP minimal 50% maksimal 75% untuk ke semua mahasiswa tanpa terkecuali. Reno menyatakan upaya keringanan yang telah dikeluarkan pihak UBL tersebut dirasa belum cukup dan tidak berdampak signifikan terhadap para mahasiswa.

"Apalagi persyaratannya beda-beda, dan enggak merata ke semua. Kami juga ini kan nampung asprirasi dari keluhan kawan-kawan," katanya.

Reno menyebut saat aksi ia menerapkan protokol kesehatan bersama mahasiswa lainnya dengan cara menggunakan masker.

Pada bagian lain, Kepala Divisi Sipil dan Politik LBH Bandar Lampung Cik Ali menyayangkan pelaporan pihak pimpinan kampus tersebut. Sebab hal itu notabene menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan. Pimpinan kampus seyogianya menjadi panutan yang baik dengan menerima tuntutan mahasiswa secara humanis, bukan justru mengkriminalkan anak didiknya sendiri. 

"Aksi pemotongan UKT tersebut berjalan dengan damai dan tetap menjalankan protokol kesehatan, bahkan saat berlangsungnya aksi, pimpinan kampus yang diwakili oleh Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Universitas Bandar Lampung menerima aksi para mahasiswa dan akan menindaklanjuti tuntutan dari mahasiswa dengan melakukan rapat koordinasi pimpinan kampus untuk menentukan besaran nominal pemotongan UKT," kata Cik Ali melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Februari 2021. 

Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa di universitas swasta tersebut merupakan salah satu bentuk kekebasan berekpresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang di atur  Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945. 
Di lain sisi kampus juga merupakan tempat mahasiswa mengembangkan diri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa  perguruan tinggi merupakan  Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.

"Pelaporan terhadap kedua mahasiswa tersebut merupakan bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta dalam menyampaikan pendapat di muka umum dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Lampung," ujarnya. 

Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung membenarkan adanya pelaporan tersebut.

"Ya, kami menerima laporan. Kami bakal panggil pihak-pihak lainnya untuk tahap klarifikasi dulu," katanya.


 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait