#perda#pembiayaanpendidikan

Kerap Berpolemik, Pemerintah Diminta Buat Perda Pembiayaan Pendidikan

( kata)
Kerap Berpolemik, Pemerintah Diminta Buat Perda Pembiayaan Pendidikan
Akademisi hukum Unila Eddy Rifai. Lampost.co/Umar Robbani


Bandar Lampung (Lampost.co): Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung menggelar focus group discussion (FGD) terkait penyelenggaraan pembiayaan pendidikan. Kegiatan tersebut guna merespon pembiayaan pendidikan yang kerap berpolemik.

Terkait hal tersebut akademisi hukum Unila Eddy Rifai mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) soal pembiayaan pendidikan. Hal itu agar tidak terjadi gap antara aturan dan pelaksanaan.

Ia menjelaskan, dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan disebutkan ada sumbangan dan pungutan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pungutan merupakan iuran yang ditetapkan jumlahnya dan bersifat wajib. Sedangkan sumbangan, jumlahnya tidak ditetapkan dan tidak wajib.

"Yang sumbangan ini kerap berpolemik, karena tidak boleh ditetapkan dan tidak wajib, sehingga ada kesulitan saat penerapannya. Pembiayaan tersebut tidak bisa berjalan jika sumbangan diserahkan orang tua secara sukarela," kata Eddy usai FDG pembiayaan sekolah di Novotel, Kamis, 30 Januari 2020.

Menurutnya, mesti ada Perda yang mengatur teknis pembiayaan tersebut. Hal itu agar tidak ada lagi polemik soal pembiayaan pendidikan.

"Tadi Pak Yanwar selaku DPRD Komisi V akan mengusulkan Perda inisiatif ke gubernur. Mudah-mudahan Lampung akan buat Perda itu mengenai pendanaan pendidikan," ujar Eddy.

Namun, menurutnya ada poin yang harus digaris bawahi, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan apabila ada aturan yang multitafsir maka bisa dilakukan diskresi.

"Diskresi bisa dilakukan demi kepentingan umum dan tidak merugikan negara bukan untuk kepentingan pribadi dan merugikan siswa," ujarnya.

Untuk itu, menurutnya mesti ada Perda untuk mengatur teknis pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Hal itu agar terdapat penjelasan rinci sehingga dapat operasional dan tidak multitafsir.

"Sepanjang belum ada Perdanya, kalau mengikuti PP dan Permendikbud pasti masih akan multitafsir terus, dan secara operasional sulit dilaksanakan," terangnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...


Berita Terkait



Komentar