#ombudsman

Pelayanan Publik 6 Pemda di Lampung Zona Kuning

Pelayanan Publik 6 Pemda di Lampung Zona Kuning
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf. Dok Lampost


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ombudsman RI menilai penyelenggaraan standar pelayanan publik 2021 di enam pemerintah daerah di Lampung masuk dalam zona kuning. Sementara 10 daerah sisanya berada di kategori hijau.

"Pemerintah daerah yang memperoleh zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi diberikan penganugerahan secara daring," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, Rabu, 29 Desember 2021.

Dia menyebutkan Pemda yang masuk ke dalam zona kuning itu adalah Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Tulangbawang Barat, Mesuji, dan Lampung Selatan.

Penilaian penyelenggaraan standar pelayanan publik itu berdasarkan survei kepatuhan terhadap Pemda se- Lampung selama Juni hingga September 2021.

"Survei difokuskan pada 1.049 produk pelayanan, terdiri dari produk pelayanan administratif di bidang perizinan, administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan pada Pemda. Kemudian pelayanan administratif di kepolisian dan Kantor Pertanahan di Lampung," ujarnya.

Menurut dia, fokus penilaian survei terdapat pada standar pelayanan agar masyarakat bisa memperoleh kepastian dalam pelayanan. Hasil survei tersebut telah diinformasikan secara resmi kepada kepala daerah masing-masing.

"Kami sangat transparan terkait hasil penilaian. Setiap Pemda dapat mengakses hasil penilaian masing-masing dan dapat mengetahui secara langsung, produk dan pelayanan yang masih belum memiliki ketersediaan standar pelayanan yang lengkap," kata dia.

Untuk itu, dia mengingatkan Pemda menjadikan hasil penilaian kepatuhan sebagai bahan evaluasi dan menjadi perhatian kepala daerah agar bisa meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publiknya.

"Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Maka jika berbicara pemenuhan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, penuhi dulu standarnya yang menjadi tolak ukur dasar dari penyelenggaraannya, baru bicara kualitas," kata dia.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait