#pilkada

Kepastian PKPU Tentukan Nasib Calon Petahana

( kata)
Kepastian PKPU Tentukan Nasib Calon Petahana
Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin. Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Jakarta (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut kepastian peraturan KPU (PKPU) Pilkada Serentak 2020 akan memengaruhi sisi penindakan dan pengawasan. Salah satunya, peraturan bagi calon petahana tidak diperbolehkan mutasi pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Anggota Bawalsu Mochammad Afifuddin menjelaskan jadwal pelaksanaan pilkada tidak dapat dimajukan dan dimundurkan tanpa persiapan secara matang. Terdapat persyaratan yang harus dipersiapkan calon petahana untuk tetap berkompetisi dalam pesta demokrasi tersebut.

"Jadi misalkan ditetapkan pencalonan 8 Oktober, kita tarik ke belakang selama enam bulan, pada 10 Mei, argo berjalan bagi petahana untuk melakukan mutasi," ujarnya dalam diskusi virtual bertajuk Diskursus Penentuan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Era Pandemi, Minggu, 10 Mei 2020.

Afifuddin menekankan calon petahana akan diskualifikasi sebagai calon kepala daerah bila terlambat mengurus mutasi jabatan. Hal itu diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam peraturan tersebut disebutkan calon kepala daerah dari kalangan petahana tidak diperkenankan melakukan mutasi pejabat dalam waktu enam bulan, sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari menteri.

Dia juga mengingatkan kepala daerah untuk tidak menggunakan kewenangannya demi keuntungan pribadi. Tindakan tersebut terancam dikenakan sanksi diskualifikasi.
 
"Saat ini sudah banyak dilakukan, (Bupati Klaten) Bu Sri Mulyani. Tapi kita belum tahu mendekati masalah itu, (karena) tahapan pemilunya masih jeda," katanya.

EDITOR

Medcom

loading...

Berita Terkait

Komentar