#beritalampung#beritalamsel#danadesa

Kepala Desa Diingatkan Berhati-hati Mengelola Dana Desa

Kepala Desa Diingatkan Berhati-hati Mengelola Dana Desa
Sosialisasi sapu bersih pungutan liar dan gratifikasi Pengadilan Negeri Kalianda, Kejaksaan Lampung Selatan dan Inspektorat kepasa 47 desa di Kecamatan Jatiagung dan Natar. Lampost.co/Febi Herumanika


Kalianda (Lampost.co): Kasi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Lampung Selatan Hery Susanto mengingatkan kepada seluruh kepala desa di Lampung Selatan untuk berhati-hati mengelola anggaran dana desa. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi sapu bersih pungutan liar dan gratifikasi Pengadilan Negeri Kalianda, Kejaksaan Lampung Selatan dan Inspektorat kepasa 47 desa di Kecamatan Jatiagung dan Natar, Selasa, 26 Juli 2022.

"Karena yang menjadi korban bukan kepala desa saja, tetapi semua termasuk keluarga dan kerabat apabila terjerat korupsi," kata Hery.

Menurutnya, pemerintahan saat ini fokus untuk membangun desa dari dana desa yang dikucurkan kepada pemerintah desa masing-masing. "Tidak sedikit (korupsi) jika mau mencari keuntungan, lebih baik mundur dari jabatan," katanya.

Menurutnya banyak laporan kasus penyelewengan anggaran dari desa masuk ke kejaksaan. "Kejaksaan tidak bisa menolak soal laporan tersebut. Mari bersama konsentrasi membangun desa, karena uang negara tidak sedikit yang dikucurkan. Tidak usah sungkan untuk memberi tahu apa kendala di desa," katanya.

"Kami sebenarnya juga paham bahwa perangkat desa capek, karena memang desa perpanjangan tangan pemerintahan daerah. Untuk itu sering berkoordinasi dengan camat, inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian," sambungnya.

Hakim Pengadilan Kalianda, Setiawan Adiputra, juga mengingatkan kepada kades untuk tidak sekali-kali mengadakan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum.

"Jangan sekali-sekali mengadakan anggaran yang tidak ada dasarnya. Kita jangan secara ekstrem menggunakan anggaran, ditakutkan melanggar hukum," ujarnya.

Sementara itu, Kades Karangsari, Kecamatan Jatiagung, Romsi, meminta penegak hukum harus mengkaji lebih jauh jika ada laporan masuk. Menurutnya bisa jadi laporan tersebut hanya berlandaskan informasi tidak benar dan tidak didukung fakta yang sebenarnya.

"Kami kades ini secara tidak langsung maju kena, mudur kena, samping kiri kanan kena. Kami ini sebagai pelayan pasti jadi sorotan. Untuk itu kami mohon kalau ada laporan ditelusuri terlebih dahulu kebenarannya, karena banyak laporan tidak dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait