#ott#kpk

Kepala Daerah di Lampung Diwanti-wanti Hindari OTT KPK karena Jual Beli Jabatan

Kepala Daerah di Lampung Diwanti-wanti Hindari OTT KPK karena Jual Beli Jabatan
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah untuk selalu menghindari potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa maupun lelang jabatan.

Peringatan tersebut juga tertuju kepada kepala daerah di 15 kabupaten/kota sekaligus Gubernur Provinsi Lampung. 

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding menyampaikan, imbauan itu dikeluarkan menyusul adanya kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang diduga telah melakukan intervensi dalam proyek pengadaan lahan, pemotongan pengisian jabatan, dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi.

"Salah satu faktor pendorong atau penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara adalah konflik kepentingan," ujar dia, Minggu, 9 Januari 2022. 

Baca: KPK Gelar OTT di Bekasi Sejak Siang, Sejumlah Pihak Diamankan

 

Ipi menjelaskan, bentuk dan jenis konflik kepentingan yang sering terjadi di lingkungan eksekutif antara lain penerimaan gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan, proses pemberian izin yang mengandung unsur ketidakadilan atau melanggar hukum, proses pengangkatan/mutasi/rotasi pegawai, hingga pemilihan rekanan kerja/penyedia barang dan jasa pemerintah berdasarkan kedekatan/balas jasa/pengaruh dari penyelenggara negara.

"Karenanya, salah satu rekomendasi KPK berdasarkan studi tersebut adalah agar instansi melakukan pengelolaan penanganan konflik kepentingan melalui perbaikan nilai, sistem, termasuk kepada pribadi dan pembangunan budaya instansi," paparnya.

KPK juga telah mendorong penguatan tata kelola pemerintah daerah yang baik melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). Dua dari delapan fokus area penguatan tata kelola tersebut adalah manajemen aparatur sipil negara (ASN) dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Langkah-langkah perbaikan sistem telah dijabarkan dalam indikator dan subindikator kedua fokus area tersebut. KPK meminta agar kepala daerah berkomitmen dan serius melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai upaya pencegahan korupsi.

"Keberhasilan setiap daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi sangat tergantung pada komitmen kepala daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance serta menjauhi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang," kata dia. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait