#umkm#kppu

Kemitraan UMKM dan Korporasi Tetap Diawasi KPPU

Kemitraan UMKM dan Korporasi Tetap Diawasi KPPU
Kepala Kantor KPPU Wilayah II (Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung), Wahyu Bekti Anggoro. Dok.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Bank Indonesia (BI) mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar terus berkembang dan naik kelas. Akan tetapi, proses tersebut akan tetap diawasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar mampu bersaing secara sehat.

Kepala Kantor KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan, pihaknya memiliki peran kontrol dengan menggunakan instrumen pengawasan apabila UMKM tersebut sudah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang besar.

"Apabila UMKM tersebut sudah menjalin kemitraan dengan pelaku usaha besar, maka KPPU mengawasi pola dan hubungan bisnisnya dalam rangka perlindungan terhadap UMKM. KPPU bisa masuk dengan atau tanpa aduan (inisiatif)," katanya kepada Lampost.co, Selasa, 14 September 2021.

Baca: Dukung Kebijakan Persaingan Usaha, Lampung Raih Nominasi KPPU Award

 

Di tingkat pusat, Kementerian Koperasi dan UKM bersama KPPU sepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap kemitraan antara UMKM dengan usaha besar. Langkah ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi bagi pelaku UMKM yang bermitra dengan usaha besar untuk dapat melaksanakan persaingan yang sehat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Langkah strategis ini diambil untuk mendukung PP Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan mandat UU Cipta Kerja, ditunjang oleh Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM. 

Dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, kemitraan UMKMl dengan usaha besar telah diatur dalam pasal khusus yang mencakup pendanaan cepat, tepat, murah, tidak diskriminatif, pengadaan sarana prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku dan penolong, kemasan, perizinan dan keringanan tarif sarana prasarana, fasilitasi dalam memenuhi persyaratan pembiayaan, serta memperoleh dana, tempat usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah. 

Adapun maksud dan tujuan dari kesepahaman tersebut adalah sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedua belah pihak dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang operasional serta memberikan kejelasan informasi guna mempermudah proses komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan. 

Sehingga diharapkan dapat mendorong transformasi pelaku koperasi dan UMKM meliputi transformasi usaha informal ke formal, transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dan inovasi, transformasi ke rantai pasok dan ekspor, serta transformasi koperasi modern.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait