sertifikattanahBPN

Kementerian ATR/BPN Minta Kebut Legalisasi Tanah di Lampung

Kementerian ATR/BPN Minta Kebut Legalisasi Tanah di Lampung
Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto melakukan penyerahan sertifikat Jalan Tol, Tanah Aset Pemerintah dan BUMN di Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin, 30 November 2020. Lampost/Triyadi Isworo


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta kepada jajarannya di Provinsi Lampung untuk peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka mendukung percepatan legalisasi aset tanah. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Kerja Daerah di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Lampung serta penyerahan sertifikat Jalan Tol, Tanah Aset Pemerintah, dan BUMN di Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin, 30 November 2020.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan, sesuai arahannya Presiden Joko Widodo menargetkan di 2025, seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia sudah bersertifikat. Oleh sebab itu percepatan-percepatan harus dilakukan. Program prioritas nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus dilakukan di seluruh Indonesia.

"Di Lampung juga kita meminta melakukan percepatan namun tetap menjaga kualitas. Bekerjalah dengan baik dan ikhlas. Kami berharap untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan hal tersebut," katanya.

Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka mendukung percepatan legalisasi aset tanah pemerintah di Provinsi Lampung. Ia mengatakan pensertifikatan yang mendapatkan atensi meliputi Pemerintah Provinsi Lampung, aset Pemerintah Kabupaten/Kota dan PT PLN (Persero).

Untuk Pemerintah Provinsi Lampung total ada 1.088 aset dengan rincian 648 aset atau (59,56%) aset sudah bersertifikat dan 440 (40,44%) aset yang belum bersetifikat. Kemudian untuk aset Pemerintah Kabupaten/Kota total ada 13.747 aset, dengan rincian 3.417 (24,86%) aset yang sudah bersertifikat, dan 10.330 (75,14%) aset yang belum bersertifikat.

"Dari penerbitan sertifikat tahun 2020 yang sudah diserahkan 408 SHP dan yang diserahkan hari ini 527 SHP," katanya.

Kemudian untuk sertifikasi jalan tol, sertifikat hak pakai (SHP) yang sudah terbit tahun 2020 ada 581 bidang atau dengan luas 1.344.449 m. Adapun rinciannya meliputi Lampung Selatan 462 bidang (805.301 m), Lampung Tengah 36 bidang (158.548 m), Tulangbawang 13 bidang (27.906 m), Pesawaran 8 bidang (4.416 m), Tulangbawang Barat 8 bidang (19.018 m), dan Mesuji 54 bidang (329.160 m).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, program untuk percepatan sertifikat tanah terus dipercepat. Ia juga optimis dalam waktu dekat semua aset di Pemerintah Provinsi bisa bersertifikat. Ada 820 sertifikat yang diserahkan yang terdiri dari 11 bidang aset milik Pemerintah Provinsi Lampung, 207 bidang aset milik Kabupaten/Kota, 287 bidang aset milik PT. PLN (Persero) dan 315 bidang aset Jalan Tol (Kementerian PUPR).

"Kita siap mengikuti perintah presiden agar seluruh bidang tanah memiliki sertifikat. Maka kami terus bersinergi dengan Kantor Wilayah. Jadikan momentum ini sebagai tonggak penggerak untuk percepatan sertfpikat baik aset pemerintah maupun masyarakat," katanya.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait