#mpp#tubaba#kemenpan-rb

Kemenpan-RB Dukung Tubaba Bentuk Mal Pelayanan Publik

Kemenpan-RB Dukung Tubaba Bentuk Mal Pelayanan Publik
Tim Percepatan Pembentukan MPP Tubaba mekakukan konsultasi ke Menpan-RB. (Foto:Lampost/Merwan)


PANARAGAN (Lampost.co)--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) meminta pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) untuk segera menyiapkan peryaratan mengajukan pembentukan mal pelayanan publik (MPP) Tubaba. 

Selain rancang bangun gedung, pembentuk MPP juga membentuhkan perangkat dan SDM serta anggaran pendukung termasuk instansi yang siap bergabung.

"Dari hasil konsultasi tim percepatan MPP ke Kemenpan-RB, banyak hal yang harus dipenuhi untuk terbentuknya MPP. Selain gedung tentunya anggaran pendukung juga harus disiapkan dalam APBD," ujar Kadis Penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu, Lukman, Rabu 10 Agustus 2022

Lukman menjelaskan kunjungan tim percepatan tersebut sebagai langkah cepat pemkab setempat untuk segera mewujudkan terbentuk MPP yang ditargetkan terbentuk Desember 2022. Pembentukan MPP tersebut menjadi salahsatu prioritas  percepatan pelayanan publik yang diminta Pj Bupati Tubaba Zaidirina.

"Dari hasil konsultasi tersebut, tim percepatan akan segera menyiapkan semua peryaratan yang dibutuhkan. Untuk gedung tetap menggunakan kios yang ada dilantai II Pasar Pulungkencana," ujarnya yang juga wakil ketua tim percepatan MPP.

Hal senada dikatakan Kadisdukcapil setempat, Hariyanto. Selaku sekretaris tim, dia mengatakan sebelum melakukan konsultasi ke pemerintah pusat, tim percepatan yang diketuai Plt. Kadis Pertanian, Reni telah terlebih dahulu melakukan studi tiru di MPP Tulangbawang dan Metro. 

"Nah, didua kabupaten ini kita bisa melihat apa syarat dan kebutuhan yang harus disiapkan. Untuk mematangkan rencana ini baru kita ke Kemanpan dan hasilnya kita diminta menyiapkan peryaratan segera agar MPP terbentuk," ujarnya.

Dijelaskannya, sesuai Perpres nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik, syarat yang harus dipenuhi yang peretama adalah kesiapan tempat tanah/gedung, mengajukan permohonan pembentukan MPP dengan melampirkan dokumen pendukung seperti kajian, desain ruang gedung dan jumlah instansi OPD daerah dan vertikal yang menyatakan bersedia bergangung. 

"Dari hasil konsultasi tersebut awalnya kita menyiapkan 24 isntansi kini bertambah menjadi 27 instansi. Hal tersebut berdasarkan saran dari Kemenpan,"kata dia.

Setelah syarat terpenuhi, lanjutnya, Kemenpan akan melakukan verifikasi berkas yang diajukan setelah itu tim turun ke Tubaba untuk mengecek kesiapan. "Rencananya tim turun ke Tubaba pada September 2022. Sekarang tim akan bekerja keras untuk menyiapkan peryaratan ini dan optimistis Desember terbentuk," kata dia.

Dikatakannya, pembiayaan pembentuk MPP tersebut sepenuhnya ditanggung melalui APBD. Termasuk pembiayaan setelah MPP terbentuk. "Nanti kalau MPP sudah terbentuk, pak Lukman selaku kadis Penanaman Modal dan Perizinan akan menjadi kepala MPP. Sehingga semua bentuk pembiayaan pelayanan termasuk instansi menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten, karena pusat tidak menyiapkan anggaran,"ungkapnya

Namun, lanjutnya terkait dengan persiapan peratan dan perangkat pendukung seperti server dan komputer, juga dibebankan melalui APBD. "Nah, masalah perangkat inilah yang harus cepat kita siapkan. Terutama yang menyangkut pelayanan secara online yang memerlukan komputer dan server khusus," ujarnya.

Sementara itu, Asisten deputi bidang pelayanan publik, Kemenpan-RB Noviana Andrina mengapresiasi Pemkab Tubaba terkait rencana terbentuknya MPP."Saya kagum dengan Tubaba ini, meskipun dukungan anggarannya minimalis tapi tekat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tetap diutamakan. Kami siap mendampingi untuk mewujudkan MPP Tubaba ini," ujarnya.

EDITOR

Sri Agustina


loading...



Komentar


Berita Terkait