Kemenkeu Laporkan Realisasi APBD Baru 75% di Sisa Penghujung Tahun

Jakarta (Lampost.co) -- Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sisa dua minggu terakhir penghujung tahun baru mencapai 75% atau sekitar Rp900,6 triliun dari pagu Rp1.200,87 triliun. Padahal, tranfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang telah digelontorkan pemerintah sudah hampir menyentuh 100%.

"Menurut pantauan kami sampai hari ini, realisasi APBD secara nasional baru sekitar 75%. Itu yang akan kami dorong terus bagaimana uang yang sudah ada dikonversikan dalam bentuk pembangunan-pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam Media Briefing: DBH, Kebijakan TKD, dan Dukungan APBN secara Keseluruhan untuk Daerah di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022.

Sementara itu, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total dana TKDD yang telah disalurkan hingga hari ini Rp752,81 triliun atau 93,54% dari target penyaluran TKDD 2022 yang Rp804,78 triliun.

Baca juga: Pemkab Lamsel Optimistis Dana Pengendalian Inflasi Tersalurkan 100 Persen 

Luky berharap penggunaan TKDD menjelang akhir tahun dapat dioptimalkan sehingga realisasinya mencapai 100%. Hal ini juga dapat memberikan dorongan efek berganda atau multiplier effect terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah.

"Realisasinya bisa mendekati 100% untuk TKD-nya. Tapi TKD itu kan baru dari transfer dari pusat ke daerah, tugas daerah adalah bagaimana tadi melakukan belanja untuk pembangunan sehingga efek multiplier ya bisa dinikmati masyarakat setempat yaitu kesejahteraan," ujarnya.

Senada dengan Luky, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan realisasi belanja APBD yang masih rendah harus terus dioptimalkan menuju akhir tahun. Oleh karena itu, Kemendagri bersama Kementerian Keuangan dan LKPP BPKP terus berupaya mendorong pemda merealisasikan belanjanya.

"Belanja harus maksimal jangan sampai uangnya ada tetapi belanjanya tidak jalan ya itu sama saja. Ngapain uang besar-besar kalau tidak jalan belanjanya. Maka belanja juga tidak kalah penting, kami dari Kementerian Dalam Negeri beserta Kementerian keuangan LKPP BPKP terus berupaya turun ke lapangan terus melakukan asistensi kemudian melakukan pembinaan pengawasan monev untuk mendorong belanja ini biar maksimal," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina