#zeroodol#ppnskemenhub

Kemenhub Tingkatkan Kemampuan PPNS untuk Wujudkan Zero ODOL

Kemenhub Tingkatkan Kemampuan PPNS untuk Wujudkan Zero ODOL
Balai Perhubungan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Bengkulu dan Lampung menggelar bimbingan teknis peningkatan kemampuan penyidikan PPNS di Hotel Radison Hotel Lampung, Selasa 17 November 2020.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Bengkulu dan Lampung  terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi penyidikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ). Hal itu dalam upaya mewujudkan zero over dimension over load (ODOL) atau tidak ada lagi kendaraan yang kelebihan dimensi dan kelebihan muatan pada Januari 2023.

Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Sigit Irfansyah menyampaikan bimbingan teknis peningkatan kemampuan penyidikan ini bertujuan agar para PPNS yang ada di wilayah Bengkulu dan Lampung lebih peka dan tanggap dalam mewujudkan semangat program Januari 2023 Zero ODOL.

"Dengan adanya bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kompentensi penyidikan pelanggaran di bidang lalu lintas jalan, khususnya untuk sasaran kendaraan overdimensi dan overloading sehingga bisa P21 atau pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap menuju zero ODOL 2023," katanya saat bimbingan teknis peningkatan kemampuan penyidikan PPNS di Hotel Radison Hotel Lampung, Selasa, 17 November 2020.

Sementara itu, Kepala BPTD Wilayah VI Bengkulu dan Lampung, Sigit Mintarso menambahkan diharapkan dalam bimbingan teknis ini bisa meningkatkan kemampuan jajaran PPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, juga bisa menekan adanya pelanggaran yang terjadi.

"Untuk PPNS Bengkulu dan Lampung ada 56 orang. Kami terus meningkatkan kemampuannya dalam penyidikan," katanya.

Acara tersebut dihadiri 64 peserta dan kegiatan menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid-19. Hadir pula Korwas PPNS Polda Lampung, dirreskrimum Polda Lampung, JAM Datun Kejaksaan Agung, kepala Kanwil Hukum dan HAM serta stakeholder lainnya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait