#LAMSEL

Kemendes PDTT Sebut Keluarga Miskin Ekstrim di Palas Tidak Ada

Kemendes PDTT Sebut Keluarga Miskin Ekstrim di Palas Tidak Ada
Ilustrasi: Foto: Dok/Google Images


Kalianda (Lampost.co) -- Keluarga miskin ekstrem di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, dipastikan tidak ada. Untuk itu, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa 2023 tidak bisa dianggarkan dari kategori kemiskinan ekstrem.

Pendamping Desa Kecamatan Palas, Fahrul Ulum, Rabu, 02 November 2022, memastikan tidak ada keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Kecamatan Palas.

"Berdasarkan data dari Kemendes PDTT RI, bahwa di Kecamatan Palas zero atau nihil keluarga yang berstatus miskin ekstrem. Untuk itu, BLT-DD tidak bisa dianggarkan berdasarkan kategori ekstrem," kata dia.

Dia mengatakan berdasarkan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023 menyatakan penyaluran BLT-DD masih ada. Tujuannya untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Pemberian BLT-DD bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian BLT-DD tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di desa. Adapun alokasikan BLT-DD ini maksimal 25 persen dari total pagu dana desa setiap desa," kata dia.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kabupaten Lamsel, Suhadi mengatakan penyaluran BLT-DD pada 2023 itu harus memenuhi empat kriteria, yakni keluarga miskin ekstrem, keluarga rentan sakit menahun atau kronis, keluarga tunggal lanjut usia dan keluarga yang difabel atau disabilitas.

"Artinya, secara umum BLT-DD pada 2023 tetap masih ada. Namun, hanya para penerima harus memenuhi empat kriteria tersebut. Tidak mesti harus keluarga miskin ekstrem. Kalaupun di desa itu memiliki keluarga rentan sakit menahun atau kronis, lansia tunggal atau difabel bisa saja. Itupun alokasinya maksimal 25 persen," kata dia.

Meski demikian, kata Suhadi, pihaknya juga masih menunggu peraturan dari Kementerian Keuangan hingga bawahannya peraturan Bupati Lamsel.

"Di peraturan Kementerian Keuangan itu biasanya mengatur besaran nominal BLT-DD per bulan, termasuk sanksi ketika tidak menyalurkan BLT-DD atau lainnya. Kemudian, nanti akan diatur juga di Perbup Lamsel," kata dia.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait