#penjabat#kepaladaerah

Kemendagri Siapkan Penggantian 101 Penjabat Kepala Daerah

Kemendagri Siapkan Penggantian 101 Penjabat Kepala Daerah
Pemilihan Pj Kepala Daerah. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersiapkan pengisian jabatan kepala daerah yang kosong pada 2022. Pada tahun ini, terdapat 101 daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) akan berakhir masa jabatan kepala daerahnya. Kekosongan jabatan kepala daerah tersebut akan diisi penjabat (Pj) kepala daerah. 

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan meminta gubernur untuk mengusulkan nama-nama calon Pj bupati dan wali kota.

Menurut Benni, usulan yang muncul dari para gubernur daerah akan menjadi pertimbangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jika lolos dari pertimbangan Tito, calon penjabat akan dilantik menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya.

Baca juga:Gubernur Lampung Godok Matang Calon Penjabat Bupati

“Kemendagri minta kepada gubernur mengusulkan nama-nama calon penjabat bupati dan wali kota untuk selanjutnya dipertimbangkan dan tetapkan sebagai penjabat kepala daerah," jelas Benni dilansir Media Indonesia, Rabu, 13 April 2022.

Begitu juga dalam menentukan calon penjabat gubernur melalui tahap menerima masukan dan usulan. Salah satunya dari organisasi kemasyarakatan (ormas) di tingkat pusat maupun daerah.

Benni menjamin nama-nama calon penjabat kepala daerah diusulkan publik sehingga masyarakat juga mengetahui profil calon pemimpin barunya itu. Adapun tujuh kepala daerah atau Gubernur yang bakal berhenti bertugas yaitu, Gubernur di Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.

Lalu 18 wali kota dan 76 bupati akan mengakhiri masa jabatannya hingga akhir tahun ini.

Untuk tingkat provinsi akan diisi oleh penjabat gubernur yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat eselon 1. Sementara untuk kabupaten atau kota akan diisi oleh penjabat bupati atau wali kota yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon 2, setelah mendapatkan persetujuan presiden.

 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait