#pemprov#apbd#kemendagri

Kemendagri Minta Daerah di Indonesia Tiru Realisasi Belanja Pemrov Lampung

Kemendagri Minta Daerah di Indonesia Tiru Realisasi Belanja Pemrov Lampung
Ilustrasi perbaikan infrastruktur dengan menggunakan APBD Pemprov Lampung. Lampost.co/Sukisno


Jakarta (Lampost.co) - Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang dinilai berhasil menjaga jarak antara pendapatan dan belanja daerah dalam APBD tidak terlalu jauh, bahkan nyaris seimbang.

Dirjen mengatakan, belanja daerah secara agregat di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia per 15 Juli 2021 mencapai 33,08% atau Rp410,06 triliun. Realisasi belanja daerah tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi belanja daerah pada periode 31 Juli 2020 yang mencapai 37,62% atau Rp 439,08 triliun.

“Belanja agregat per 15 Juli 2021 ada di angka 33,08%. Itu uang yang sudah keluar dari APBD, baik APBD di provinsi maupun di kabupaten/kota,” kata Ardian dalam keterangan persnya, Senin, 19 Juli 2021.

Baca: Pemprov Terima Pinjaman Kapal Isolasi Apung

 

Realisasi belanja daerah di tingkat provinsi disebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kabupaten/kota. Untuk realisasi belanja daerah di tingkat provinsi mencapai 35,18% atau Rp138,17 triliun. Realisasinya masih lebih rendah sedikit dari periode 31 Juli 2020 yang mencapai 37,90% atau Rp128,54 triliun.

Kemudian realisasi belanja daerah di tingkat kabupaten/kota mencapai 32,11% atau Rp271,89 triliun. Juga masih lebih rendah bila dibandingkan dengan periode 31 Juli 2020 yang mencapai 37,50% atau Rp310,54 triliun.

Menurut Ardian, Pemprov Lampung yang meraih persentase realisasi belanja daerah tertinggi di Indonesia, yakni 47,52% dapat memperkecil gap atau jarak dengan realisasi pendapatannya yang sebesar 49,97%.

“Jadi gap antara pendapatan dengan belanjanya tipis. Ini suatu prestasi bagi Provinsi Lampung yang sudah mengejar realisasi belanjanya hampir mendekati pendapatan. Sedangkan realisasi belanja terendah ada di Sulawesi Tenggara sebesar 24,56%,” ujar dia.

Dia mengharapkan seluruh pemerintah daerah dapat meniru Provinsi Lampung yang mampu memperkecil jarak antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah. Meski ia mengaku paham betul, pemerintah daerah pasti mempersiapkan sebagian pendapatannya untuk mengatasi belanja ke depan.

“Jadi kapan pun ada kelebihan, angkanya tidak terlalu jauh. Contoh seperti Lampung. Kami memberi apresiasi spare antara pendapatan dengan belanja, gapnya tidak terlalu jauh. Inilah kondisi ideal yang kami harapkan. Berharap Pemprov lainnya juga bisa mengikuti langkah yang dilakukan Pemprov Lampung,” terang Ardian.

Ardian juga memaparkan realisasi belanja daerah tingkat kabupaten/kota yang tertinggi ada di Kabupaten Cianjur sebesar 52,76% dan yang terendah ada di Kabupaten Maybrat sebesar 6,13%.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait