#talangsari

Keluarga Korban Talangsari Tolak Penyelesaian Kasus di Luar Sidang

Keluarga Korban Talangsari Tolak Penyelesaian Kasus di Luar Sidang
Perwakilan keluarga korban saat jumpa pers di LBH Bandar Lampung, Selasa, 15 November 2022. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Keluarga korban peristiwa Talang Sari, Way Jepara, Lampung Timur, menolak usulan Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (TPP HAM) untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat jalur non yudisial atau luar pengadilan.

Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Cik Ali, mengatakan keluarga korban sepakat kasus yang menewaskan ratusan orang pada Februari 1989 itu diselesaikan lewat pengadilan HAM.

"Dalam prosesnya, TPP HAM harusnya menuruti kemauan masyarakat dan korban secara langsung. Kami melihat dalam proses penyelesaian TPP HAM hanya pemulihan berupa beasiswa dan lainnya," kata Ali, saat jumpa pers di kantor LBH Bandar Lampung, Selasa, 15 November 2022.

Keluarga korban menolak Keputusan Presiden (Keppres) TPP HAM Nomor 17 Tahun 2022 dan usulan TPP HAM. Sebab, Keppres tersebut dinilai tidak berdasar dan bertentangan dengan undang-undang pengadilan HAM. Apalagi keluarga korban berharap bisa mendapat pengakuan negara dan permintaan maaf dari para terduga pelaku.

"Proses penyelesaian di TPP HAM, lazimnya menjadi kewajiban negara. Tapi, sekarang seolah-olah masyarakat diberi hak warga negara, tetapi dihilangkan haknya sebagai korban," ujarnya.

Ketua Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL), Edi Arsadad, mengatakan pihaknya bertemu dengan TPP HAM dan menolak tegas penyelesaian non yudisial.

"Dari catatan kami data meninggal dunia dalam kasus tersebut mencapai 246 orang dan dampaknya sampai ke anak cucu. Sementara untuk saat ini, yang didaftarkan di Komnas HAM ada 96 orang," ujarnya.

P2KTL siap menempuh jalur yudisial karena pihaknya masih menyimpan bukti dan saksi. "Keluarga korban investigasi mencari bukti yang masih ada. Jika diminta menunjukkan bukti-bukti di Pengadilan kami siap," katanya.

Sementara, Ketua TPPHAM, Makarim Wibisono, mengatakan pihaknya menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim PPHAM Berat Non-Yudisial untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat termasuk Talangsari.

"Maksimal 31 Desember 2022, kami harus melaporkan kepada Presiden Joko Wiodo terkait yang harus dilakukan," ujarnya.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait