#hutanlampung

Kelola Hutan Konservasi untuk Manfaat Daerah

Kelola Hutan Konservasi untuk Manfaat Daerah
Kondisi Hutan Taman Nasional Bukit Barisan di Lampung. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengelolaan hutan konservasi di Provinsi Lampung diupayakan dapat memberi manfaat daerah, alam dan masyarakat. Kawasan hutan konservasi juga harus dilakukan perlindungan dan perannya terhadap pembangunan daerah yang berada di sekitarnya. 

Kawasan hutan negara di Lampung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 256/KPTS-II/2020 yakni dengan luas 1.004.735 hektar (Ha) atau sekitar 28,45% luas wilayah Provinsi Lampung. Sementara dilihat dari fungsi hutan di Lampung terdiri dari hutan konservasi dengan luas 462.030 Ha, hutan lindung 317.615 Ha dan hutan produksi 225.090 Ha. Untuk kewenangan Pemprov Lampung sebesar 564.954 Ha dan kewenangan pusat sebesar 439.798 Ha yakni khusus hutan konservasi.

Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Yanyan Ruchyansyah, mengatakan sebagian besar kawasan hutan konservasi merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun keberadaannya di daerah tentunya akan memberikan dampak pembangunan pada wilayah setempat. 

"Selain pengelolaan kawasan hutan konservasi diperlukan juga kolaborasi pengelolaan wilayah penyangganya yang bisa saja berupa hutan lindung, hutan produksi atau APL," katanya, Kamis, 28 Januari 2021.

Fungsi utama hutan lindung adalah melindungi ekosistem, seperti tata air. Sedangkan kawasan konservasi berfungsi melindungi keanekaragaman hayati, baik hutan lindung maupun hutan konservasi tidak ada dibatasi aktivitas manusia.

Namun kenyataannya, 85% kawasan hutan di Lampung, termasuk hutan konservasi sudah ada aktivitas manusia. Sehingga masyarakat perlu diberikan peran dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Ke depan pengelolaan kawasan hutan konservasi dan daerah penyangganya perlu sinergi berbagi peran dengan para pihak," katanya.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan jajarannya, yakni memperkuat forum koordinasi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi. Lalu, perubahan paradigma pemberian akses kepada masyarakat menjadi salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat dan bukan sebagai tujuan akhir. 

Ketiga, memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, NGO dan swasta serta para pihak lainnya dalam mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi. Keempat, meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar kawasan untuk siaga dalam menghadapi satwa liar.  

Kelima, mendorong sinergitas antara Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Desa) dan mitra dalam penanganan konflik satwa liar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. 

"Sebagai bentuk komitmen para pihak dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan konservasi yang memberikan manfaat kepada daerah," katanya. 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait