#korupsi

Kelebihan Bayar Proyek PUPR Lampura Diklaim Sudah Dikembalikan Tersangka

Kelebihan Bayar Proyek PUPR Lampura Diklaim Sudah Dikembalikan Tersangka
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal


Kotabumi (Lampost.co) -- Pengadilan Negeri (PN) Lampung Utara (Lampura) mengelar sidang lanjutan prapradilan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan cabang empat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada 2019 dengan angaran sebesar Rp3,9 miliar dan kerugian negara sebanyak Rp700 juta.                            

Sidang yang dipimpin hakim tunggal Muamar Azmar Mahmud itu beragenda pembuktian surat penetapan tersangka Yasril (45), selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR Lampura.

Kuasa hukum tersangka, Wiliam Mamora mengatakan, sidang lanjutan ketiga kali ini berisi pembuktian surat penetapan tersangka dan surat penangkapan Yasril.

"Dari masing-masing pihak pemohon kami dan pihak termohon Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampura menujukkan pembuktian surat ke pada hakim, "kata Wiliam, Senin, 17 Januari 2022.

Baca: Dua Tersangka Korupsi BUMD Lampung Masuk DPO

 

Wiliam juga menjelaskan, pihaknya melakukan prapardilan pihak kejaksaan karena menganggap proses penetapan tersangka tidak sah. Sebab, kata dia, penetapan itu dilakukan sebelum penyidikan oleh kejaksaan.

Ia juga menegaskan, kliennya telah membayar kelebihan bayar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp163.175.662,53 dengan  meminta kepada Direktur CV Banjar Negeri, Abdul Azim sebagai pemilik paket.

"Mengapa pihak kejaksaan kembali melakukan audit dengan melibatkan auditor independen yang tentunya tidak diatur dalam KUHP, " katanya.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait