#beritalampung#beritabandarlampung#hukum#korupsi

Kejati Sidik Dugaan Korupsi Tukin Pegawai Kejari Bandar Lampung Senilai 1,8 M

Kejati Sidik Dugaan Korupsi Tukin Pegawai Kejari Bandar Lampung Senilai 1,8 M
Aspidsus Kejati Lampung, Hutamrin (tengah) saat diwawancarai, 31 oktober 2022. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co): Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyidik perkara dugaan mark up tunjangan kinerja (Tukin) pada internal Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung untuk Tahun Anggaran 2021-2022 senilai Rp1,8 miliar.

Proses penyidikan tersebut berdasarkan laporan Hasil Inspeksi Kasus Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung dengan nomor WAS-14.A. Nomor : R-08/L.8/H.III.1/09/2022 tanggal 15 September 2022 dan WAS-14.A. Nomor : R-08/L.8/H.III.1/09/2022 tanggal 15 September 2022.

Dari informasi yang diperoleh dari Kejati Lampung, perkara tersebut diduga melibatkan tiga pegawai keuangan di Kejari Bandar Lampung. Ketiganya yakni L selaku Bendahara Pengeluaran Kejari Bandar Lampung, BG selaku Kaur Kepegawaian, Keuangan dan PNBP, serta S selaku Operator SIMAK BMN Kejari Bandar Lampung.

Baca juga: Kasus Bully di MAN 1 Bandar Lampung, Pihak Sekolah Klaim Sudah Ekstra Menegahi Perkara

Ketiganya diduga membuat daftar mark up besaran tukin beberapa pegawai Kejari Bandar Lampung. Setelah uang masuk ke rekening pegawai, dilakukan penarikan/pendebetan secara otomatis pada hari yang sama berdasarkan surat permintaan penarikan/pengembalian kepada pihak bank yang dibuat oleh Kaur Keuangan dengan mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Selanjutnya, diajukan tukin ke rekening bank yang sudah tidak digunakan lagi untuk menerima tukin. Padahal sebelumnya, tukin dibayarkan melalui rekening Bank BNI, namun sejak Maret 2022 tukin dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri. Sementara pengajuan tukin ke rekening Bank BNI tetap dilakukan (double klaim). Kemudian diajukan tukin ke rekening BRI yang bukan digunakan untuk menerima pembayaran tukin, melainkan untuk menerima pembayaran gaji.

Aspidsus Kejati Lampung, Hutamrin, membenarkan informasi tersebut. "Sudah kami naikkan ke penyidikan adanya dugaan mark up tukin atau remunerasi di Kejari. Ini menandakan kami tak hanya tajam ke bawah, tapi semua kami tangani," ujarnya, Senin, 31 Oktober 2022.

Dari hasil perhitungan sementara, diduga adanya kerugian negara mencapai Rp1,88 miliar. Namun, beberapa pihak yang disebut Kejati telah memulangkan kerugian negara sekitar 780 juta.

"Perkara ini berdasarkan hasil penyelidikan intelejen Kejari Bandar Lampung dan adanya pemeriksaan Aswas," katanya.

Saat ini penyidik Kejati Lampung masih terus memeriksa adanya para saksi terkait dugaan penggelembungan tukin. Belum ada tersangka dalam perkarara ini.

"Sementara baru penyidikan, kami akan terus mendalami perkara ini dan memeriksa saksi-saki terkait, dan masih berencana meminta perhitungan kerugian negara dari pihak terkait," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait