#danadesa#kejati

Kejati Warning Aparat Penegak Hukum Jangan Ikut Menyimpangkan DD

( kata)
Kejati <i>Warning</i> Aparat Penegak Hukum Jangan Ikut Menyimpangkan DD
Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Andrie W Setiawan.Dok.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung berkomitmen mengawal penggunaan dana desa setiap daerah di wilayah Sang Bumi Ruwa Jurai mengingat anggaran uang negara ini cukup besar. Untuk itu, Kejati juga memperingati agar aparat penegak hukum tidak main-main dengan ikut menyimpangkan anggaran negara tersebut. 

Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Andrie W Setiawan mendamping Kejati Lampung Heffinur mengatakan sejak diluncurkannya dana desa oleh Pemerintahan pusat ke daerah-daerah, kejaksaan konsisten melakukan pengawalan mengingat uang negara harus betul-betul digunakan sesuai yang diamanahkan negara.

"Uang ini kan dikucurkan untuk pembangunan daerah terutama di desa-desa supaya maju dan tidak tertinggal, jadi tidak bisa sembarangan menggunakannya. Kami selau berharap tidak ada penyimpangan di dalamnya," kata dia, Minggu, 13 September 2020.

Aparat penegak hukum di setiap daerah terutama jaksa harus betul-betul mengawal program pusat ini dan Kejati tidak main-main dalam hal ini. Ke depan, kata dia, Kejati akan melakukan penelusuran mengenai pengawalan ini karena ditakutkan ada jaksa yang bermain dalam hal pengawalan DD ini.

Mantan Kasi Intel Kejari Bandar Lampung ini menjelaskan Kejaksaan Tinggi akan menyiapkan nomor pengaduan untuk masyarakat supaya bisa melaporkan jika ada oknum aparat penegak hukum (APH) yang membekingi atau ikut bermain dalam penyimpangan uang negara (DD) ini.

"Masyarakat bisa mengirim pesan singkat jika ada penemuan penyimpangan dana desa kepada kami. Nantinya, kami pasti akan menelusurinya terlebih itu ada keterlibatan jaksa di dalamnya atau tidak," ujarnya.

Mengenai pengaduan secara langsung, kata Andrie, Kejati akan tetap menerima dan memproses laporan jika betul diindikasi ada penyalahgunaan anggaran negara. "Harus ditindaklanjut kalau ada laporan. Namun, laporan itu betul adanya dan mengarah ada kerugian negara, jadi jangan katanya tanpa ada keterangan yang jelas," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...


Berita Terkait



Komentar