#hukum#persidangan#lakalantas

Kejari Tulangbawang Selesaikan Perkara Lakalantas dengan Keadilan Restoratif

( kata)
Kejari Tulangbawang Selesaikan Perkara Lakalantas dengan Keadilan Restoratif
Keluarga korban dan tersangka saat berjabat tangan setelah pelaksanaan RJ di Kantor Kejaksaan Negeri Tulangbawang. (Ferdi Irwanda)


Menggala (Lampost.co): Kejaksaan Negeri Tulangbawang menerapkan restorative justice (RJ) terhadap perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang menelan dua korban jiwa di Kabupaten Mesuji pada awal 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri Tulangbawang Dyah Ambarwati menjelaskan restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana di tingkat penuntutan atau di kejaksaan dengan melibatkan tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak terkait.

Penyelesaian suatu perkara melalui RJ, kata dia, berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

"Tujuan Restorative Justice ini adalah untuk mencari keadilan berdasarkan hati nurani. Karena selama ini masyarakat beranggapan keadilan itu dengan dipenjarakan. Padahal dari beberapa ketentuan dan peraturan juga ada (perkara) yang bisa diselesaikan diluar persidangan," kata Dyah seusai menggelar pertemuan bersama tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak terkait di Aula Lantai ll kejari setempat, Senin, 21 September 2020.

Dyah mengaku mekanisme RJ baru pertama kali diterapkan di Kejaksaan Tulangbawang dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan oknum anggota Polres Mesuji. Dalam kasus itu, dua pengendara motor yang merupakan anak dan ibu tewas seusai terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Timur Sumatera Mesuji pada, Januari 2020.

Mantan Kabag TU Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini mengaku, mekanisme RJ diterapkan lantaran keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk menyelesaikan peristiwa tersebut secara kekeluargaan.

"Antara keluarga korban dan tersangka sepakat untuk berdamai," kata dia.

Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 202, RJ dapat diterapkan jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2,5 juta.

"Syarat terpenting adalah antara keluarga korban dan tersangka sepakat untuk berdamai. Kalau keluarga korban tidak mau berdamai walau dia (pelaku kejahatan) baru pertama kali melakukan dan kerugiannya kurang, tidak bisa," ujar Dyah.

Menurut dia, terdapat beberapa perkara yang tidak dapat diterapkan RJ diantaranya, pelaku merupakan residivis, penyalahgunaan narkotika, dan pelaku penghinaan terhadap lambang presiden. 

Sementara itu, Darso mengatakan memilih menyelesaikan kasus kecelakaan yang menewaskan anak dan istrinya itu secara kekeluargaan lantaran menganggap peristiwa itu sebagai musibah.

"Ini merupakan musibah yang menimpa saya dan iklas atas ujian ini," kata dia sembari meninggalkan kantor Kejari Tulangbawang.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...




Komentar


Berita Terkait