#timpakem#radikalisme#terorisme#beritatanggamus

Kejari Tanggamus Bentuk Tim Pakem untuk Memonitori Paham Radikalisme

Kejari Tanggamus Bentuk Tim Pakem untuk Memonitori Paham Radikalisme
Kajari Tanggamus David P. Duarsa (tengah) saat memimpin rakor Tim Pakem Kabupaten Tanggamus di Aula Kantor Kejari setempat. Selasa (10/11/2020). Lampost.co/Rusdy Senapal


Kotaagung (Lampost.co): Mencegah masuknya paham redikalisme dan potensi konflik dalam dinamika kehidupan sosial di masyarakat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus menggelar rapat koordinasi dan pembentukan tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat (Tim Pakem) di Aula kantor Kejari setempat, Selasa, 10 November 2020.

Kepala Kejari (Kajari) Tanggamus, David P. Duarsa, mengatakan kebebasan publik di era demokrasi saat ini memunculkan pelembagaan kelompok keagamaan, kepercayaan, ideologi, dan paham tertentu. Serta terbukanya akses interaksi sosial di era teknologi digital, serta fenomena ujaran kebencian, saling menghujat dan penyebaran berita bohong (hoaks) dapat berpotensi konflik di Kabupaten Tanggamus.

"Inilah yang menjadi salah satu alasan perlunya sinergitas dan penguatan peran tim koordinasi pakem dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman umum di wilayah Kabupaten Tanggamus. Kejari melalui bidang intelijen membentuk tim pakem sebagai dasar pelaksaan tugas," kata David.

Baca juga: Densus 88 Tangkap 4 Terduga Jaringan Radikal di Lampung

Di kabupaten Tanggamus, kata dia, terdapat kelompok kepercayaan dan kelompok keagamaan yang terindikasi aliran keyakinan tertentu dan berpotensi konflik seperti, keberadaan dan aktivitas warga eks anggota Gafatar, kelompok Romo Sawin, Rasa Ismaya, Jemaat Ahmadiyah, dan kelompok Syiah atau Ahli Bait Indonesia (ABI), serta Gerakan Hare Krishna.

"Tim Pakem ini menerima dan menganalisa laporan atau informasi, meneliti, dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan atau aliran keagamaan untuk mengetahui dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum. Serta melakukan pembinaan terhadap kelompok penganut aliran kepercayaan atau keagamaan yang dipandang perlu," ujarnya.

Lanjutnya, langkah-langkah atau pola penanggulangan yang diterapkan yaitu, tindakan preventif dalam rangka pencegahan seperti penyuluhan hukum dan penerangan hukum, pendekatan keagamaan atau kepercayaan serta menjalin kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

"Namun selain itu, tim pakem juga dapat mengambil tindakan represif menanggulangi permasalahan yang sudah terjadi dengan penindakan yang bersifat administratif dan penindakan yustisial atau membubarkan aliran," kata Kajari selaku Ketua Tim Koordinasi Pakem Kabupaten Tanggamus itu.

Dia menjelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan RI sebagai salah satu aparat penegak hukum (APH) di Indonesia merupakan satu-satunya lembaga penuntutan dalam semua tindak pidana, dimana, Kejaksaan RI juga diberikan kewenangan lain berdasarkan undang-undang dapat melakukan penegakan hukum, baik secara preventif (pencegahan) maupun secara represif (penindakan).

Adapun Tim Pakem terdiri dari Kasi Intelijen Kajari Tanggamus selaku wakil ketua koordinasi, Kepala Kesbangpol, Kadis Pendidikan, Kepala Kabag Tata Pemerintahan, Pasi Intel Kodim 0424 Tanggamus, Kasat Intelkam Polres Tanggamus, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tanggamus, Kepala Sub Bagian Kemenag Kabupaten Tanggamus dan Anggota Pos Binda Tanggamus.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...




Komentar


Berita Terkait