#LAMBAR

Kejari Lambar Selamatkan Rp836 Juta

Kejari Lambar Selamatkan Rp836 Juta
Ilustrasi. Dok. Lampost


Liwa (Lampost.co) -- Kejaksaan Negeri Lampung Barat selama 2022 penyelamatan dan memulihkan keuangan negara sebesar Rp836 juta dari perkara tindak pidana khusus (pidsus) dan penanganan Perdata dan Tata Usaha Negara (datun).

Kasi Intel Kejari Lambar Zenericho, Minggu, 08 Januari 2023, menjelaskan selama 2022 pihaknya telah menangani ratusan perkara, baik perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus dan lainya.

Untuk perkara tindak pidana khusus pihaknya menangani 10 kasus yang prosesnya terdiri 1 kasus dalam penyelidikan, 2 kasus penyidikan, 3 kasus pra tuntutan, 3 kasus tuntutan hingga vonis dan eksekusi 1 kasus.

Dari berbagai perkara itu, pihaknya telah berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga mencapai Rp836,5 juta. Jumlah itu terdiri Rp339 juta dari kasus tindak pidana khusus sebagai uang pengganti yang dilakukan oleh terdakwa yang saat ini telah menjadi terpidana Aria Lukita Budiwan atas perkara tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Way Batu.

Kemudian dari terdakwa Sahperi Rp60 juta untuk pengganti rugi keuangan negara dalam perkara penyalahgunaan dana desa di Pekon Pajaragung, Kecamatan Belalau. Sehingga total uang negara yang berhasil diselamatkan dalam dua perkara itu yaitu sebesar Rp399 juta.

Kemudian pada penanganan perkara datun, pihaknya juga telah berhasil melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp437,5 juta. “Dana itu bersumber dari penanganan perkara yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dan penegakan hukum terdiri dari non litigasi sebanyak 58 SKK,” kata dia.

Selain menangani perkara itu, pada tahun ini pihaknya juga telah melakukan penanganan tindak pidana umum dan perkara yang menarik perhatian/anak/perempuan/penyandang disabilitas. Ada 123 perkara yang prosesnya masih dalam pra tuntutan, 132 perkara yang prosesnya masih dalam penuntutan dan 126 perkara telah eksekusi.

Kemudian untuk perkara khusus sebanyak 37 perkara terdiri 5 perkara dalam proses pra tuntutan, 12 perkara dalam proses tuntutan dan 10 perkara telah eksekusi.

Dalam proses penyelesaian berbagai perkara itu, kata dia, tidak semua diselesaikan di meja hijau. Ada empat perkara penyelesaianya dilakukan  secara restorative justice. Perkara yang diselesaikan secara restorative itu adalah perkara pelanggaran pasal 372 KUHP.

Kemudian perkara pasal 351 ayat (1) KUHP atau pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, perkara yang melanggar pasal 359 KUHP dan terakhir perkara yang melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.

Perkara itu diselesaikan melalui keadilan restorative karena telah memenuhi syarat diantaranya, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, sangkaan pasal tindak pidananya diancam dengan penjara tidak lebih dari lima tahun, mendapat respon positif dari masyarakat.

Kemudian telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana itu tidak lebih dari Rp2,5 juta.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait