#beritalampung#beritabandarlampung#pemilu2024#bawaslu

Kejari Bandar Lampung: Politik Uang Masih Jadi Tren Pelanggaran Pemilu

Kejari Bandar Lampung: Politik Uang Masih Jadi Tren Pelanggaran Pemilu
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memberikan pemahaman money politic atau politik uang terhadap partai politik di Bandar Lampung dan verifikator partai dari KPU Bandar Lampung, Jumat, 21 Oktober 2022. Lampost.co/Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co): Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memberikan pemahaman money politic atau politik uang terhadap partai politik di Bandar Lampung dan verifikator partai dari KPU Bandar Lampung.

Kejari Bandar Lampung Helmi mengatakan politik uang masih menjadi tren pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya dengan adanya politik uang dapat memperlemah sistem ketatanegaraan yang demokratis, tidak terwujudnya pemilu yang adil, dan berintegritas serta tidak terwujudnya Pemilu yang efektif dan efesien.

"Bahwa bahaya dan dampak dari praktik politik uang yang rawan terjadi pada setiap tahapan Pemilu baik terhadap partai politik ,masyarakat maupun penyelenggara Pemilu itu sendiri," ujar Helmi, Jumat, 21 Oktober 2022.

Karena itu, lanjut Helmi, penanganan politik uang dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bandar Lampung yang berisi dari pihak Bawaslu Bandar Lampung, penyidik Polresta Bandar Lampung dan juga penuntut dari Kejari Bandar Lampung.

"Sentra Gakkmudu yang segera mengawasi adanya temuan money politic. Kami juga sudah memetakan potensi-potensi kerawanan money politic dalam Pemilu 2024 nanti," katanya.

Baca juga:  Bawaslu Bandar Lampung Utamakan Keterwakilan Perempuan untuk 120 Panwascam

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah mengatakan upaya pendidikan agar tidak terjadi praktik money politic bukan hanya tugas penyelenggara atau dibebankan ke penyelenggara Pemilu saja.

"Jadi saya sangat berharap partai politik dapat memaksimalkan juga perannya memberikan pendidikan politik dan kita semua harus mengetahui dampak negatif dari politik uang," katanya.

Lanjut Candra payung hukum tentang money politic diatur dalam dalam Pasal 515, Pasal 523 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, jelas politik uang merupakan pidana Pemilu bagi yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait