kejaksaanbantuancovid-19

Kejaksaan Diminta Pelototi Anggaran Covid-19

Kejaksaan Diminta Pelototi Anggaran Covid-19
Kejaksaan Agung, Foto: MI


JAKARTA (Lampost.co) -- Pengawasan penggunaan anggaran penangan covid-19 jadi salah satu poin penting agar tepat sasaran. Pengawasan oleh Kejaksaan Agung dibutuhkan agar tidak disalahgunakan dan penggunaanya tepat sasaran.

“Ini langkah tegas Jaksa Agung untuk lebih proaktif mengawal dana bantuan sosial bagi masyarakat agar tersalurkan dengan baik,” kata Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad, Rabu, 16 Desember 2020.

Suparji meminta para Jaksa untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan melakukan pengawasan secara serius, karena penyimpangan dan pelanggaran masih terjadi di lapangan. Menurutnya, tugas Kejaksaan Agung untuk dapat mencegah agar tidak terjadi kembali perilaku koruptif terhadap dana penanganan Covid-19.

“Inikan sebetulnya yang ditunggu-tunggu karena itu uang rakyat, kita prinsipnya mendukung niat baik itu, tapi kemudian jangan hanya sekedar retorika, bukan hanya daftar keinginan tetapi ada sesuatu yang implementatif hasilnya yang terukur secara kuantitatif,” ungkapnya.

Suparji berpendapat, untuk mencegah kembali terjadinya pelanggaran, Pemerintah perlu mengingatkan para pejabat atau penyelenggara bahwa pentingnya bantuan sosial untuk masyarakat merupakan bantuan untuk kemanusiaan bukan malah diselewengkan untuk memperkaya diri.

“Yang kemudian harus disadari oleh pejabat penyalur bantuan,” sambungnya.

Sebagai bentuk pencegahan, Suparji meminta agar ada sebuah upaya penjeraan terhadap oknum yang bermain-main terhadap dana bansos atau dana Pemulihan Ekonomi Nasioanal (PEN).

“Harus ada proses hukum kepada mereka yang melakukan penyimpangan dan penindakan tegas jika terjadi penyimpangan,” ungkapnya.

Selain itu, Suparji mengingatkan pentingnya kolaborasi yang baik antara penegak hukum dengan pemerintah daerah dan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan.

“Kolaborasinya adalah kolaborasi positif, jangan kolaborasi malah kompromis permisif tetapi adalah kolaborasi Checks and balances di mana kalau ada penyimpangan ya dicegah kalau ada sesuatu yang ‘khilaf’ dan lupa ya diingatkan, itulah kolaborasi Checks and balances yang baik,” jelasnya.

Suparji berharap pemerintah melakukan evaluasi total terhadap penyaluran bantuan, sehingga di tahun 2021 nanti, bantuan dapat tepat sasaran sesuai dengan jumlahnya atau sesuai dengan sasaran dan harapan.

“Sehingga memang terasa manfaatnya oleh masyarakat dalam hal ini penguatan bantuan itu, melakukan deteksi dini terhadap penyimpangan, baik penyimpangan motif maupun penyimpangan dari praktik penyalurannya,” tuntasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan para Jaksa untuk mengoptimalisasikan pengawasan alias memeloti penggunaan anggaran penanganan covid-19. Ia juga meminta jajarannya tidak menyalahgunakan jabatannya. Sekaligus melakukan perbuatan tercela dalam proses pendampingan.

“Pastikan penggunaan anggaran tersebut tidak disalahgunakan dan sesuai dengan peruntukannya," ujar Burhanuddin.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait