#kejagung#suap

Kejagung Tahan Bos Indonesia Coal Resources

Kejagung Tahan Bos Indonesia Coal Resources
Kejaksaan Agung. Foto: MI


Jakarta (Lampost.co) -- Sebanyak satu tersangka kasus dugaan korupsi dalam proses pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara seluas 400 hektare dengan cara membeli saham pemilik tambang PT Citra Tobindo Suskes Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (anak perusahaan PT Antam Tbk) ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung). Tersangka yang ditahan, yakni Direktur Operasi dan Pengembangan PT Indonesia Coal Resources (ICR), ATY.

"Dilakukan penahanan untuk waktu 20 hari, terhitung 3-22 Juni 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 Juni 2021.

Leonard mengatakan sebelumnya penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap ATY pada Rabu, 2 Juni 2021. Namun, ATY tidak memenuhi panggilan. Dia menghadiri pemeriksaan hari ini.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memeriksa tersangka ATY bersama seorang saksi berinisial WAM, selaku pensiunan karyawan PT. Telkom dan Mantan Komisaris Utama PT. Antam, Tbk.

Leonard menyebut saksi WAM dan tersangka ATY diperiksa mengenai mekanisme atau Standard Operating Procedure (SOP) akuisisi PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT. Indonesia Coal Resources (ICR).

ATY ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lainnya pada Senin, 7 Januari 2019. Kelima orang itu ialah eks Direktur Utama PT Antam, AL; Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, BM; Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam, HW; Komisaris PT Tamarona Mas International, MH; dan pemilik PT RGSR/Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, MT.

AT bersama BM telah memaparkan data-data yang tidak valid. Yakni menyampaikan kepada pemegang saham PT. Antam, Tbk bahwa IUP lahan objek akuisisi telah operasi produksi.

Padahal, IUP yang telah operasi produksi itu hanya pada lahan 199 hektare. Sedangkan, sisanya sebanyak 201 hektare masih dalam tahap izin eksplorasi.

Tersangka AT menerima IUP Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010 dari fax Kantor PT. Tamarona Mas International (TMI) dan meminta pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Legal Due Dilligence untuk melampirkannya.

AT juga meminta penilaian aset kepada KJPP tentang penilaian properti bukan penilaian entitas bisnis. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, penilaian saham seharusnya menggunakan KJPP tentang penilai bisnis.

PT Antam Tbk melalui anak perusahaannya terbukti melakukan pembelian tambang dengan cara melawan hukum di Jambi.

Akibatnya, negara merugi hingga Rp92,5 miliar. Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait