#korupsi

Kejagung Diminta Berani Usut Keterlibatan Militer dalam Korupsi Satelit Kemhan

Kejagung Diminta Berani Usut Keterlibatan Militer dalam Korupsi Satelit Kemhan
Kejaksaan Agung. Foto: MI


Jakarta (Lampost.co) -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus belajar dari kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 dalam menyelidiki kasus pengadaan Slot Satelit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kejagung diminta serius mengungkap perkara korupsi yang melibatkan militer aktif.

"Semoga dengan sekarang ada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) di Kejaksaan bisa membantu memperlancar proses penegakan hukum jika itu melibatkan pelaku yang personel militer aktif dan juga dari swasta. Kita harus belajar dari kasus pengadaan heli kemarin," ujar Zaenur saat dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.

Zaenur mendorong agar Kejaksaan terus membangun komunikasi yang baik dengan pihak TNI. Di sisi lain, TNI juga diminta menunjukkan akuntabilitas dengan mendukung proses hukum di Kejaksaan.

"Dan menghargai sepenuhnya proses hukum yang berlangsung dan mengutamakan hukum di atas faktor-faktor yang lain," ujar Zaenur. 

Sampai saat ini, Kejagung belum memeriksa saksi dari unsur TNI dalam penyidikan proyek satelit Kemhan. Saat disinggung hal tersebut, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi, mengatakan proses pemeriksaan saksi dilakukan mengalir.

"Nanti dilihat lah. Jadi mengalir dulu aja, karena apakah nanti ada (keterlibatan) TNI atau tidak, itu nanti lah," ujar Supardi.

Sebelumnya, saat melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap adanya keterlibatan personel dalam rasuah satelit tersebut. Hal itu diketahuinya dari pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.

"Beliau menyampaikan proses hukum ini segera dimulai dan memang beliau menyebut ada indikasi awal, indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum," ujar Andika.

 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait