kejagungham

Kejagung Bentuk Satgas Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kejagung Bentuk Satgas Penuntasan Pelanggaran HAM Berat
Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dok


JAKARTA (Lampost.co) -- Kejaksaan Agung (Kejagung) siap membentuk satuan tugas (satgas) untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Kasus HAM terus menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
 
“Saya berencana akan membentuk satuan tugas penuntasan pelanggaran HAM berat,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja (raker) Kejaksaan RI di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.
 
Menurut dia, satgas itu di bawah kendali Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi. Mereka bertugas memitigasi permasalahan hingga membuat rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM Berat.

Pembentukan satgas tersebut, kata Burhanuddin, untuk merespons arahan Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat. Pemerintah tak ingin nasib seluruh kasus itu menggantung.
 
“Supaya hasilnya dapat diterima dengan baik semua pihak serta tidak berlarut-larut,” papar dia.
  
Presiden Jokowi memerintahkan kejaksaan menuntaskan kasus HAM di masa lalu. Korps Adhyaksa dianggap menjadi kunci penuntasan pelanggaran HAM. Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan.
 
Jokowi menginginkan ada kemajuan dari upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Kejaksaan diinstruksikan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Kerja sama dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM juga harus diefektifkan.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait