sidanghukum

Kedua Pengacara Saling Klaim Kepemilikan Lahan Sari Ringgung

Kedua Pengacara Saling Klaim Kepemilikan Lahan Sari Ringgung
Jalannya sidang perdana sengketa tanah Sari Ringgung.


Pesawaran (Lampost.co) -- Sidang perdana kasus sengketa lahan di tempat Wisata Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, di Pengadilan Negeri Gedongtataan digelar.  Kedua pengacara dari kedua belah pihak mengklaim memiliki bukti kuat atas kepemilikan lahan yang menjadi sengketa. 

Kuasa hukum Anton Firmansyah, Prabu Bungaran, seusai persidangan mengatakan, dirinya  siap menjalani upaya hukum, atas hak klien nya atas kepemilikan lahan tersebut.

"Kalau untuk sidang perdana ini, kami belum bisa berkomentar banyak, tapi yang pasti kami berkeyakinan bahwa kami memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan lahan tersebut," jelasnya. Rabu 11 November 2020. 

Sementara itu, Yuzar Akuan selaku kuasa hukum Syamsu Rizal yang merupakan pemilik tempat wisata Sari Ringgung mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan gugatan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kasus sengketa lahan yang terjadi.

"Saya atas nama pemilik tanah (Syamsu Rizal) itu menggugat terhadap adanya gangguan yang kita terjemahkan perbuatan melawan hukum pada lokasi tanah klien saya, kemudian untuk tidak menimbulkan hal-hal yang merupakan sikap-sikap anarkis, maka kita salurkan dalam forum persidangan," ungkapnya. 

Dia mengatakan, pihaknya mengambil langkah ini, disebabkan mediasi yang difasilitasi Pemda Pesawaran tidak menemukan jalan keluar.

"Pada mediasi yang sudah dilakukan saya menilai, pihak tergugat terkesan mengabaikan tahapan mediasi yang sebelumnya difasilitasi oleh Pemkab Pesawaran, mediasi itu sama sekali tidak ditanggapi, bahkan cenderung bukan mediasi itu namanya," paparnya.

Ia menjelaskan telah memiliki bukti kuat terhadap kepemilikan lahan tersebut. "Sebetulnya hak nya itu sudah definitif klien saya, dengan sertifikat, justru pihak seberang (Anton) itu melakukan tindakan yang terkesan perbuatan main hakim sendiri, nah itu bisa dilihat disana, dengan tidak jelas legal standingnya intinya itu saja, oleh karena itu kami masukan kedalam forum persidangan untuk mendapatkan kepastian dan ketegasan dengan cara-cara yang benar-benar mentaati peraturan hukum," tegasnya. 

Menurutnya, tahapan sidang selanjutnya akan kembali melakukan tahapan mediasi terhadap kasus tersebut. "Agenda selanjutnya tetap sidang mungkin mediasi, karena itu wajibkan, kalau tidak tercapai mediasi baru kembali ke forum untuk pembuktian," pungkasnya. 

Diketahui, sidang perdana ini hanya melihat kelegalan berkas-berkas para kuasa hukum dari masing-masing pihak, dan sidang tersebut akan dilakukan kembali pada 25 November mendatang. 

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait