KPKkorupsi

Keberhasilan Pemberantasan Korupsi Bukan Hanya Dinilai dari OTT

Keberhasilan Pemberantasan Korupsi Bukan Hanya Dinilai dari OTT
dok Lampost.co


Jakarta (Lampost.co) -- Operasi tangkap tangan (OTT) tidak bisa menjadi indikator keberhasilan negara dalam memberantas korupsi. Negara dianggap tidak gagal dalam memerangi korupsi sekalipun tak pernah ada OTT. Hal itu dikatakan mantan ketua seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih.
 
"Keberhasilan negara dalam pemberantasan korupsi itu bukan berapa banyak yang ketangkap, yang OTT. Tetapi bagaimana korupsi itu tidak terjadi," ujar Yenti dalam diskusi crosschek Medcom.id bertajuk KPK OTT Menteri, Bukti Jokowi Perangi Korupsi?, Jakarta, Minggu, 29 November 2020.
 
Menurut dia, sistem pencegahan terhadap korupsi bisa saja terjadi meski tidak ada penangkapan. Terlebih, KPK memiliki Dewan Pengawas (Dewas) yang dapat memperkuat kinerja Lembaga Antirasuah dalam mencegah korupsi.

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu menyebut Dewas berperan mencegah KPK bertindak terburu-buru dalam mengungkap suatu peristiwa rasuah. Menurut dia, peran itu terlihat dalam penangkapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
 
Penangkapan terhadap Edhy telah melewati sejumlah serangkain proses untuk dapat memperkuat keterlibatannya dalam kasus dugaan rasuah ekspor benih lobster. Seluruh proses itu mendapatkan izin dari Dewas.
 
"Adanya Dewas (berarti) ada penyadapan, beberapa waktu lalu Pak Lango (Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan) sudah disetujui penyadapan (Edhy Prabowo). Sekian banyak yang khawatir izin penyadapan tidak bagus, tapi sekarang lebi aman. Apa yang di-OTT lebih kuat," jelasnya.
 
Dia menyakini kinerja Dewas dan KPK dapat mencegah pelaku melakukan upaya praperadilan. Pasalnya, KPK tidak terburu-buru dalam mengumpulkan barang bukti.
 
"Ini merupakan langkah hukum yang baik, tidak menegakkan hukum karena dendam saja," terangnya.
 

EDITOR

Medcom

loading...




Komentar


Berita Terkait