#Hukum#kasusLJU#Korupsi

Kasus PT LJU , Mantan Karo Perekonomian Bakal Diperiksa Kejaksaan

Kasus PT LJU   , Mantan Karo Perekonomian Bakal Diperiksa Kejaksaan
Ilustrasi.


Bandar Lampung (Lampost.co)--Kejaksaan Tinggi Lampung dikabarkan bakal memanggil  Farizal Badri, pada Jumat, 15 Oktober 2021.  Terpidana jual beli proyek Pemprov Lampung, pada tahun 2017 tersebut, diperiksa sebagai saksi, dalam perkara Korupsi BUMD Lampung Jasa Utama (LJU).

"Ia benar, rencananya kalau enggak ada kendala, besok," ujar kuasa hukum Farizal, Irwan Aprianto, Kamis, 14 Oktober 2021.

Menurutnya, Farizal akan dimintai keterangan, karena saat perkara dugaan korupsi PT LJU tersebut terjadi, ia menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Pemprov Lampung.

"Kalau materinya kami enggak tahu, itu jaksa, tapi cuma saksi aja," paparnya.

Sebelumnya, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejakaan Tinggi (Kejati) Lampung telah menerima audit kerugian negara, dari BPKP Perwakilan Lampung, untuk korupsi pengelolaan keuangan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi, PT Lampung Jasa Utama (LJU).  Total kerugian negara dari hasil audit mencapai Rp3,1 miliar.

"Hasil resmi kerugian negara sesuai dengan laporan Audit dari BPKP perwakilan Provinsi Lampung, sebesar total Rp3.158.671.737," ujar Kasipenkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra pada 10 Oktober 2021.

Penyidik masih melengkapi berkas kedua tersangka sebelum rampung dan dilimpahkan tahap pertama, ke jaksa penuntut umum (JPU), untuk diteliti syarat formil dan materilnya.

"Ya salah satu untuk kelengkapan berkas tahap I," katanya.

Sejauh ini, sekitar saksi telah diperiksa sebagai saksi, baik dari pihak swasta ataupun ASN, guna melengakapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama (LJU) dan satu orang mitra kerja sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016-2018 di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah provinsi tersebut.

Mereka  berinisial AJU sebagai direktur utama BUMD pada waktu itu dan AJY sebagai pihak yang melakukan kerja sama dengan pihak PT LJU. Kerugian negara ditaksir Rp3 miliar.

Dalam periode tiga tahun tersebut pemerintahan provinsi sebagai pemegang saham tertinggi telah melakukan penyertaan modal kepada BUMD PT LJU yang jumlahnya mencapai Rp3 miliar.

Pada awalnya penyertaan modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Tetapi pada kenyataannya selama tahun 2016, 2017 dan 2018 BUMD ini tidak memberikan hasil dan kontribusi kepada pemerintah provinsi.

Hal ini dinilai karena pengelola keuangan melakukan pengeluaran tidak sesuai dengan perencanaan. Perbuatan pengurus ini telah bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan BUMD harus memenuhi tata kelola perusahaan yang baik.

Modus yang dijalankan yakni PT LJU menjalin kerja sama dengan salah satu perusahan untuk pengadaan batu untuk pengerjaan tol. Ternyata, perusahaan tersebut tidak mempunyai pengalaman dan rekam jejak di bidang tersebut.

EDITOR

Sri Agustina

loading...




Komentar


Berita Terkait