#beritalampung#beritalambar#hukum

Kasus Penyebaran Video Asusila di Pesisir Selatan Diselesaikan Secara Restorative Justice

Kasus Penyebaran Video Asusila di Pesisir Selatan Diselesaikan Secara <i>Restorative Justice</i>
Polres Lambar menyelesaikan perkara tindak pidana penyebaran video asusila secara restorative justice. Dok/Polres Lambar


Liwa (Lampost.co): Polres Lampung Barat memfasilitasi penyelesaian perkara tindak pidana penyebaran video asusila secara restorative justice yang berlangsung di ruangan Sat Reskrim Polres Lampung Barat, Selasa, 6 Desember 2022.

Gelar penyelesaian perkara secara restorative justice itu dipimpin oleh Kaurbinops Sat Reskrim Ipda Jhoni A dan dihadiri oleh Kasiwas, Kasikum, dan perwakilan anggota Sat Intelkam.

Kaurbinops Sat Reskrim Ipda Jhoni mendampingi Kasat Reskrim Polres Lambar AKP Ari Satriawan, mengatakan perkara yang diselesaikan secara restorative justice itu adalah tindak pidana penyebaran video asusila yang dilakukan oleh DN (20), warga Pekon Tanjungsetia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

Dimana tersangka DN dalam perkara itu telah menyebarkan video bermuatan asusila berupa rekaman video call (vc) yang tidak senonoh antara dirinya dengan korban AN (18), warga Pekon Bihatuha, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat.

Baca juga: Ini Daftar Harga BBM di Wilayah Lampung Setelah Penyesuaian

Dia menerangkan pelaku menyebarkan video asusila tersebut melalui media elektronik pada Jumat, 15 April 2022 di Pekon Bihatuha, Kecamatan Pesisir Selatan. Atas tindakan itu, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat pada Selasa, 17 Mei 2022.

Atas laporan itu, pihaknya melaksanakan penyelidikan yang kemudian menerbitkan surat pemberitahuan atas perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP). Setelah dilakukan penyidikan ternyata pada Selasa, 6 Desember 2022 pelaku dan keluarga pelaku bersama korban dan keluarga korban datang ke Polres Lampung Barat dan meminta agar perkara itu diselesaikan melalui restorative justice.

"Penyelesaian perkara ini dilakukan secara restorative justice karena sudah memenuhi persyaratan materil maupun formil serta telah sesuai SOP sebagaimana yang diatur dalam peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait