#pajak#penggelapanpajak#korupsi

Kasus Pengemplangan Pajak Seret Nama Perusahaan di Lampung

Kasus Pengemplangan Pajak Seret Nama Perusahaan di Lampung
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik dugaan korupsi yang menyeret pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Kabar tersebut diperkuat surat pemberitahuan penyidikan KPK RI nomor B/878/DIK.00/01-23/02/2021 tanggal 10 Februari yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Surat tersebut memberitahukan bahwa pada Kamis, 4 Februari 2021, KPK  melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah oleh tersangka Angin Prayitno Aji, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, serta tersangka Dadan Ramdani, selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak. 

Penerimaan hadiah atau janji tersebut diduga diberikan Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Gunung Madu Plantations tahun pajak 2016, Veronika Lindawati selaku kuasa wajb pajak terkait pemeriksaan perpajakan PT Bank PAN Indonesia, Tbk tahun pajak 2016, dan Agus Susetyo, selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT Jhonlin Bratama tahun pajak 2016 dan 2017. 

Baca: KPK Dalami Laporan Penyimpangan Penagihan Pajak Rp1,7 Triliun

 

"Atas dugaan perbuatan penerimaan hadiah atau janji tersebut, tersangka Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana," tulis surat tersebut.  "

Lampost.co mengonfirmasi besaraan kerugian negara akibat dugaan manipulasi pajak PT Gunung Madu Plantation ke KPK, total saksi yang diperiksa, hingga dugaan keterlibatan oknum perusahaan gula asal Bumi Ruwai Jurai tersebut. Akan tetapi, Ketua KPK RI, Firli Bahuri, Wakil Ketua, Alexander Marwata, hingga Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum merespons pesan WhatsApp maupun via telepon.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, turut menyoroti perkara tersebut. Meski belum memiliki data valid secara langsung, namun laporan Boyamin terkait penyimpangan pajak sebesar Rp1,7 triliun dari perusahaan lain dinilai memiliki keterkaitan.

"Data yang saya laporkan berbeda (bukan PT Gunung Madu). Tapi ada keterkaitan dari tiga perusahaan yang semua diduga orang yang sama (yang disidik KPK)," ujarnya kepada Lampost.co, Minggu, 7 Maret 2021.

Boyamin mengaku akan melakukan pendalaman dan menginvestigasi dugaan pengemplangan pajak perusahaan asal Lampung tersebut.

"Dalam waktu dekat saya akan ke Lampung, mau saya dalami soal ini," katanya

Sebelumnya diberitakan, KPK membocorkan kasus dugaan rasuah di Direktorat Jenderal Pajak. Kasus ini terjadi karena perusahaan malas membayar pajak.

"Ini dugaan tindak pidana korupsi terjadi karena ketidak-patuhan wajib pajak dalam membayar pajak," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Maret 2021.

Akibat malas bayar pajak, kata Alex, tagihannya membengkak. Bukannya membayar, perusahaan tersebut malah menggunakan cara amis buat memanipulasi pajak.

"Mereka ingin pajaknya rendah dengan cara memengaruhi aparatur pajak memberikan dan menjanjikan sesuatu agar pajaknya bisa diturunkan," ujar Alex.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait