#pemalsuan#labelsni

Kasus Pemalsuan Label SNI Perlu Diusut Tuntas

Kasus Pemalsuan Label SNI Perlu Diusut Tuntas
Ilustrasi.Dok.Lampost.co


Jakarta (Lampost.co) -- Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Suparji Ahmad menyatakan kasus pemalsuan label Standar Nasional Indonesia (SNI) produk besi siku harus dibuat benderang. Penanganan hukum tak boleh tebang pilih.

"Pihak-pihak yang terlibat harus diperiksa dan diminta pertanggungjawaban hukum," kata Suparji di Jakarta, Senin, 24 Agustus 2020.

Informasi yang didapat, penyidik baru menetapkan dua tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp2,7 triliun itu. Kedua tersangka hanya pekerja di perusahaan yang diduga memalsukan label SNI untuk produk besi siku.

"Pertanggungjawaban tidak hanya berhenti kepada orang lapangan. Aktor intelektual harus diminta pertanggungjawaban," katanya.

Kasus pemalsuan label SNI ini dinilai lamban oleh sejumlah lembaga, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Indonesia Police Wacth (IPW). Bahkan, DPR dan MPR juga turut mengkritisi penanganan kasus tersebut.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti meyakini masih ada aktor utama dalam kasus ini yang harus diminta pertanggungjawaban. Ia pun berharap polisi mengusut semua pihak yang bertanggung jawab. 

"Jangan sampai melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan kejahatan lagi," ujar Poengky, Selasa, 11 Agustus 2020.

Sementara itu, IPW mengungkapkan kalau terbongkarnya kasus ini bermula dari surat palsu pemesanan barang dari Thailand. Setelah sampai di Indonesia, barang berupa besi siku itu diakui sebagai produk dalam negeri dan ditempel label SNI palsu untuk dijual kepada konsumen.

Laporan kasus pemalsuan label SNI produk besi siku disampaikan pada Juni 2020. Informasi yang diterima IPW, praktik pemalsuan label SNI pada besi siku itu sudah berlangsung selama tiga tahun. Negara disebut berpotensi merugi Rp2,7 triliun.

EDITOR

Medcom

loading...




Komentar


Berita Terkait