#tanah#bpn#kejati

Kasus Mafia Tanah Bisa Langsung Disidik Kejati Lampung

Kasus Mafia Tanah Bisa Langsung Disidik Kejati Lampung
Nomor pengaduan korban mafia tanah terpasang di videotron di bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung. Senin, 16 November 2021. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bisa langsung melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak penipuan yang dilakukan mafia tanah.

Kasipenkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra Korps Adhyaksa menjelaskan, Kejati diperbolehkan melakukan penyidikan tanpa pelimpahan berkas perkara dari kepolisian.

"Kalau unsurnya pidana khusus, bisa langsung," ujar dia, Rabu, 17 November 2021.

Baca: Nomor Aduan Korban Mafia Tanah Dipasang di Tugu Adipura Bandar Lampung

 

Meskipun begitu, penanganan langsung tersebut bisa dilakukan dengan syarat oknum yang terlibat dalam mafia tanah berasal dari salah satu institusi penyelenggaran negara. Hal ini, kata dia, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

"Misalnya oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kepala desa," terang dia. 

Artinya, kata Made, jika Kejati mendapatkan laporan adanya praktik mafia tanah namun tidak dilakukan oleh unsur penyelenggara negara maka diharuskan berkoordinasi dengan kepolisian.

"Kalau ranah pidum, berkoordinasi dengan polisi," paparnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung, Erik Yuhdistira memaparkan, pihaknya telah melaksanakan konsolidasi internal antara seksi pidana umum dan khusus terkait penanganan dan pembentukan Satgas Mafia Tanah.

"Kami berharap peran aktif masyarakat dalam mendukung program Jaksa Agung dalam memberantas mafia tanah dan pelabuhan," jelas dia. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait