#KORUPSI

Kasus Korupsi Retribusi Sampah, Jaksa Periksa 31 Saksi

Kasus Korupsi Retribusi Sampah, Jaksa Periksa 31 Saksi
Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemeriksaan para saksi terkait kasus dugaan korupsi retribusi sampah, tahun 2019-2021 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung terus berlanjut. Teranyar, Kejaksaan Tinggi Lampung memeriksa delapan orang. Total yang sudah diperiksa 31 saksi.

Delapan saksi yang diperiksa pada Kamis, 22 September 2022, yakni HBL, HMB, ASG, YF, MRP, AS, dan RR mereka selaku penagih pada UPT di DLH Bandar Lampung. Kemudian MRK, selaku Bendahara  Barang DLH Bandar Lampung tahun 2019--2021. "Hari ini masih pemeriksaan, total ada 8 saksi," ujar Kasipenkum Kejati Lampung I Made Agus Putra, Kamis, 22 September 2022.

“Dalam tahap penyelidikan ada beberapa fakta yang harus didalami pada kegiatan tersebut, di antaranya mekanisme pengelolaan retribusi sampah yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, objek retribusi yang dipungut namun tidak disetorkan ke kas negara," kata dia.

Kejati juga masih menunggu kajian terkait lembaga yang akan digunakan untuk perhitungan kerugian negara.

Adapun rinciannya, target retribusi pungutan tahun 2019  Rp12.050.000.000 sedangkan realisasi  hanya Rp6.979.724.400. Kemudian, tahun 2020 target Rp15.000.000.000, dan realisasi hanya Rp7.193.333.000, lalu pada tahun 2021 target Rp30.000.000.000, realisasi hanya Rp8.200.000.000.

Dari tahun 2019 sampai tahun 2021 DLH Bandar Lampung tidak memiliki data wajib retribusi berdasarkan penetapan objek retribusi dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah ( NPWRD). Sehingga untuk mengetahui jumlah keseluruhan objek retribusi di Bandar Lampung hanya berdasarkan Data Induk Objek retribusi dari penagih Dinas Lingkungan Hidup dan penagih UPT di Kecamatan.

Kejati menduga Pasal yang dilanggar yakni, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7, Pasal 8 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 8 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait