#Korupsi

Kasus Dugaan Korupsi Pemkab Lamsel Jilid II Segera Disidangkan

Kasus Dugaan Korupsi Pemkab Lamsel Jilid II Segera Disidangkan
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) jilid II. Perkara ini menyeret Asisten II Pemkab Hermansyah Hamidi dan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syahroni.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan melimpahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang besok hari. 

"KPK akan melimpahkan perkara Hermansyah Hamidi dan Syahroni ke PN Tipikor Tanjungkarang pada Selasa, 16 Februari 2021," ujar Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho, Senin, 15 Februari 2021. 

Puluhan saksi telah diperiksa, salah satunya Bupati Lamsel Nanang Ermanto. Nanang diperiksa pada 12 Januari lalu di Gedung Merah Putih Jakarta. Sebelumnya, pemeriksaan juga dilakukan pada 16 Juli 2020, di Mako Satbrimobda Polda Lampung. 

Hermansyah disangka dugaan menerima suap bersama mantan Bupati Lamsel, Zainudin Hasan saat menjadi Kadis PUPR Pemkab Lamsel 2016-2017. Besarannya ditaksir mencapai Rp1 hingga 1,4 miliar.

Duit tersebut berasal dari dana yang diserahkan rekanan kepada Hermanyah Hamidi dan Syahroni untuk disetorkan kepada Zainudin Hasan yang diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho dengan jumlah keseluruhan Rp72 miliar.

Sedangkan besaran fee yang didapat untuk pihak yang terlibat dari Pemkab Lamsel untuk Bupati sebesar 15-17% dan untuk Kadis PU sebesar 2%.

Syahroni ditetapkan sebagai tersangka dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi pada PUPR Pemkab Lampung Selatan. Syahroni dan Hermansyah Hamidi mendapatkan perintah dari Zainudin Hasan selaku Bupati Lamsel periode 2016-2021 untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan sebesar 21% dari anggaran proyek. 

Selama kurun 2016 sampai 2018 dana yang sudah diterima Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho yang bersumber  dari proyek-proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lamsel sebesar Rp26.073.771.210 pada 2016 dan  Rp23.669.020.935 (2017). 

Hermansyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Syahroni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait