#bantuansosial#bantuancovid-19

Alokasi Penanganan Pandemi dari DAU dan DBH Disetop

Alokasi Penanganan Pandemi dari DAU dan DBH Disetop
Dana covid-19. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah berhenti menggunakan delapan persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk penanganan covid-19. Hal itu menyusul penurunan kasus covid-19 secara signifikan di seluruh wilayah Indonesia.

"Usulan Menteri Keuangan terkait optimalisasi pemanfaatan earmarked delapan persen dari DAU dan DBH yang biasanya untuk penanganan covid-19 diputuskan Presiden dapat digunakan untuk tujuan lain," katanya dalam Konferensi Pers Perkembangan PPKM secara daring, dikutip Selasa, 19 Oktober 2021.

Ia menjelaskan pemerintah tidak memerlukan anggaran tambahan dalam penanganan covid-19 sejak kasus virus korona turun drastis. Dengan begitu, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain yang diperlukan daerah.

"Menkeu akan menyiapkan perubahan aturan dan kebijakan yang diperlukan," ujarnya.

 

Airlangga menyampaikan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 15 Oktober 2021 telah mencapai 57,5 persen atau Rp428,21 triliun dari total pagu Rp744,77 triliun.

Rinciannya, realisasi klaster kesehatan sebesar Rp115,84 triliun atau 53,9 persen, klaster Perlinsos sebesar Rp122,47 triliun atau 65,6 persen, lalu klaster Program Prioritas sebesar Rp67,00 triliun atau 56,8 persen.

"Realisasi klaster dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp62,60 triliun atau 38,5 persen dan klaster insentif usaha sebesar Rp60,31 triliun atau 96 persen," tambah dia,

Adapun realisasi klaster kesehatan yang utama untuk diagnostik (testing dan tracing) sebesar 66,6 persen atau Rp3 triliun, therapeutic untuk insentif dan santunan nakes sebesar 73,9 persen atau Rp14 triliun dari pagu Rp18,94 triliun, serta vaksinasi (pengadaan dan pelaksanaan) sebesar 41,5 persen atau Rp23,97 triliun.

Sedangkan, realisasi dari klaster Perlinsos sebesar Rp122,47 triliun, antara lain digunakan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar 73,4 persen atau Rp20,79 triliun dari pagu Rp28,31 triliun.

Kemudian, kartu sembako sebesar 58,6 persen atau Rp29,26 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar 58,7 persen atau Rp16,91 triliun dari pagu Rp28,8 triliun. Serta, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar 75,60 persen atau Rp6,65 triliun dari pagu Rp8,8 triliun.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait