#unila#kpk#suap

Karomani Diduga Punya Orang Kepercayaan yang Bertugas Menerima Uang Suap

Karomani Diduga Punya Orang Kepercayaan yang Bertugas Menerima Uang Suap
Rektor Unila Karomani mengenakan rompi tahanan KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani mempunyai tangan kanan untuk menerima suap penerimaan mahasiswa baru. Dugaan itu didalami penyidik dengan memeriksa sepuluh saksi.

"Adanya arahan maupun kebijakan tersangka KRM (Karomani) dalam proses seleksi maba (mahasiswa baru) dan dugaan aliran uang yang diterima tersangka KRM melalui pihak-pihak yang menjadi orang kepercayaannya," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 19 September 2022.

Sepuluh saksi itu yakni Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila Nairobi, Pembantu Rektor III Unila Yulianto, Dokter Ruskandi, Dekan FISIP Unila Ida Nurhadia dan Pembantu Rektor II Unila Asep Sukohar.

Lalu, KPK mendalami dugaan ini dengan memeriksa Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unila Suripto Dwi Yuwono, panitia bidang pengelolaan Hendri Susanto, perawat Puskesmas Terminal Rajabasa Enung Juhartini, pegawai honorer Unila Fajar Pamukti Putra dan pihak swasta Antonius Feri.

Ali enggan memerinci lebih lanjut orang kepercayaan yang membantu Karomani menerima suap. Penyidik juga sempat mendalami proses penerimaan mahasiswa kepada para saksi itu.

"Dikonfirmasi juga mengenai susunan kepanitiaan penerimaan maba yang mengikutsertakan beberapa jajaran struktural di Unila," ujar Ali.

Rektor Unila Karomani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa. Selain Karomani, KPK juga menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung, Heryandi; Ketua Senat Universitas Lampung, Muhammad Basri; dan pihak swasta, Andi Desfiandi sebagai tersangka.

Andi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

Sedangkan, Karomani, Heryandi, dan Basri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait