#MUI#Kemenag#khilafatulMuslimin

Kanwil Kemenag Lampung Kaji Kurikulum Pembelajaran Ponpes Khalifatul Muslimin

Kanwil Kemenag Lampung Kaji Kurikulum Pembelajaran Ponpes Khalifatul Muslimin
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Lampung Puji Raharjo. Lampost.co/ Atika Oktaria S Nilam


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung akan melakukan peninjauan terkait Khilaftul Muslimin yang menerapkan kurikulum pembelajaran di sejumlah pondok pesantren hingga madrasah.


"Kami lakukan peninjauan karena memang berdasarkan laporan jika pondok pesantren serta madrasah yang didirikan oleh kelompok Khilafatul Muslimin tidak memiliki izin dari Kementerian Agama," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Lampung Puji Raharjo, Selasa, 14 Juni 2022.

Menurutnya, ada beberapa ponpes yang belum pernah mengajukan izin. "Ini kita lihat juga pelaksana pembelajarannya sehingga sesuai dengan regulasi yang ada," kata Puji.

Ia mengatakan, Khilafatul Muslimin tidak sesuai dengan ideologi Pancasila harus dijadikan kewaspadaan bersama guna memberikan perhatian kepada generasi muda penerus bangsa agar tidak boleh terpapar oleh ideologi yang anti terhadap NKRI.

"Harus jadi perhatian bersama, ormas yang anti terhadap ideologi Pancasila harus diperhatikan Jangan sampai oahamnya ini menular ke yang lain. Jangan sampai generasi muda terpapar ideologi anti NKRI, kalangan milenial harus mulai paham," ujar dia.

Pihaknya akan terus lakukan pemantauan secara langsung kepada pondok pesantren dan juga madrasah yang tidak memiliki izin tersebut sehingga akan dilakukan tindakan jika memang ajaran yang diberikan tidak sesuai.

"Bukan penertiban tapi lebih ke pendataan ulang, artinya yang tidak berizin akan kita tegur. Nanti kita tegur semua yanqg tidak berizin. Kalau memang sesuai dengan aturan maka harus berizin," tutup dia.

MUI Ikut Pantau

Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, M. Mukri mengatakan pihaknya mendapat laporan terkait ada lembaga pendidikan milik Khalifatul Muslimin yang tidak berizin.

"Kami koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung terkait laporan ini, kita lakukan pengawasan dan pantauan terkait hal tersebut," kata Ketua Umum MUI Provinsi Lampung, M. Mukri, Selasa, 14 Juni 2022.

Ia juga meminta kepada masyarakat Lampung agar tetap dapat menjaga suasana damai serta tidak mudah terprovokasi dengan kegiatan yang mengancam NKRI. "Jangan sampai muda percaya terhadap ajaran seperti itu, apalagi yang memprovokasi," ujar dia.

EDITOR

Dian Wahyu K


loading...



Komentar


Berita Terkait