#dipa#realisasianggaran#djpb#ekbis

Kanwil DJPb Lampung Minta Satker Percepat Realisasi DIPA

( kata)
Kanwil DJPb Lampung Minta Satker Percepat Realisasi DIPA
Webinar Pelaksanaan Anggaran pada Rabu, 16 September 2020. Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co): Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mengadakan Webinar Pelaksanaan Anggaran pada Rabu, 16 September 2020. Acara ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom dengan mengundang 77 satuan kerja (Satket) lingkup Provinsi Lampung dengan mengambil tema “Percepatan Realisasi DIPA Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Webinar ini dilaksanakan untuk mendukung kesuksesan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun materi yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan anggaran, penggunaan tambahan uang persediaan dalam percepatan realisasi, dan tata cara revisi anggaran.

Dalam memberikan keynote speech, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Sofandi Arifin, menekankan bahwa APBN sebagai salah satu instrumen dalam program PEN memiliki peran yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi di dalam masa pandemi ini, APBN diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam memaksimalkan roda perekonomian.

Hal ini, kata dia, disebabkan oleh sektor swasta masih belum dapat bekerja secara optimal mengingat masa pandemi yang belum berakhir. Untuk itu, pengelolaan APBN yang baik menjadi kunci dalam kesuksesan Program PEN melalui instrumen APBN.

“Kita ingin agar Satker realisasi anggaran dapat maksimal guna menyukseskan program PEN. Namun, tetap menjaga protokol kesehatan”, ujarnya.

Provinsi Lampung memperoleh alokasi APBN sebesar Rp14,55 triliun. Realisasi anggaran sampai dengan 16 September 2020 adalah sebesar Rp10,07 triliun atau 69,22%. Tingkat penyerapan ini pada dasarnya sudah baik mengingat target realisasi sampai dengan triwulan III adalah 60%. Sehingga penyerapan anggaran sudah di atas target.

Namun, beberapa jenis belanja masih belum maksimal dan perlu peningkatan seperti Belanja Barang (54,23%), Belanja Modal (59,82%), dan Belanja Bantuan Sosial (53,77%). Hasil dari Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2020, diperoleh data bahwa ketiga jenis belanja tersebut belum optimal penyerapannya disebabkan karena pembatasan gerak dalam melakukan aktivitas mengingat masih adanya pandemi Covid-19 dan adanya refokusing anggaran dari pemerintah pusat. Dengan adanya webinar ini, Satker diharapkan memperoleh solusi atas permasalahan anggaran sehingga dapat mempercepat realisasi anggaran.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar